MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANJARNEGARA – Komitmen Muhammadiyah dalam membangun pesantren yang unggul, profesional, dan berdaya saing terus diperkuat melalui agenda Pembinaan Pesantren Muhammadiyah: Penjaminan Mutu dan Metodologi Pembelajaran Dirasah Islamiyah yang digelar di Aula Pusat Dakwah Muhammadiyah Banjarnegara, Senin (3/8).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren (LP2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Masykuri memaparkan secara komprehensif arah pengembangan pesantren Muhammadiyah serta pentingnya sistem penjaminan mutu melalui akreditasi internal.
Dalam pemaparannya, Masykuri menjelaskan bahwa pengembangan Pesantren Muhammadiyah telah memiliki peta jalan (roadmap) jangka panjang periode 2015–2045. Menurutnya, arah pembangunan pesantren tidak hanya berorientasi pada pertambahan jumlah pesantren, tetapi lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas tata kelola, mutu lulusan, dan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.
Ia menyampaikan bahwa pada awal penyusunan roadmap tahun 2015, jumlah Pesantren Muhammadiyah masih berkisar 67 hingga 127 pesantren yang tersebar di 15 provinsi. Kini jumlah tersebut terus bertambah seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan pesantren Muhammadiyah.
“Tujuan jangka panjang yang ingin kita capai adalah terwujudnya Pesantren Muhammadiyah yang tertata kelola secara profesional, menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, memiliki wawasan internasional, serta bertambah secara kuantitas dan tersebar merata di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Dr. Masykuri, keberadaan pesantren memiliki peran strategis sebagai satuan pendidikan yang bertugas mencetak kader ulama, pemimpin, dan pendidik. Selain menguasai ilmu agama, lulusan pesantren diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan Persyarikatan Muhammadiyah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Berdasarkan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT), salah satu kekuatan utama Pesantren Muhammadiyah adalah berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah dengan sistem manajemen kolektif kolegial, memiliki peluang besar dalam pengembangan media sosial, serta diarahkan menuju kemandirian lembaga.
Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan yang masih dihadapi, seperti belum adanya figur sentral yang kuat sebagaimana model kepemimpinan kiai di sebagian pesantren lain, pembinaan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, hingga proses transisi kelembagaan di sejumlah pesantren.
Kuatkan Materi Bahasa Asing
Dr. Masykuri juga menyoroti kualitas lulusan santri yang masih perlu diperkuat, terutama dalam penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta kemampuan memahami khazanah Islam klasik (kitab turats). Ia menyampaikan masih banyak pesantren Muhammadiyah yang belum menggunakan kurikulum maupun buku ajar yang telah diterbitkan oleh LP2 PP Muhammadiyah.
“Semangat tafaqquh fiddin harus terus dikembangkan secara maju. Santri Muhammadiyah tidak cukup hanya memahami ilmu agama, tetapi juga harus menguasai bahasa asing agar mampu berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dunia,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penguatan karakter, LP2 PP Muhammadiyah telah menyusun Panduan Budaya Pesantren Muhammadiyah yang menjadi acuan pembinaan seluruh pesantren. Menurutnya, Muhammadiyah tidak segan mengambil praktik-praktik baik dari pesantren lain, termasuk Pondok Modern Gontor, kemudian mengembangkannya sesuai dengan nilai-nilai Persyarikatan.
Panduan tersebut memuat 20 nilai budaya pesantren, yaitu ikhlas, tafaqquh fiddin, tajdid, integritas, ukhuwah, disiplin, mandiri, moderat, sederhana, kerja sama, istiqamah, pola hidup bersih dan sehat, ramah santri, sopan santun, gemar beramal, budaya melayani, percaya diri, peduli lingkungan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), serta budaya malu.
Budaya malu, lanjutnya, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti malu datang terlambat, malu sering meminta izin tanpa alasan yang jelas, hingga malu meninggalkan salat berjamaah.
Dalam aspek kepengasuhan santri, Masykuri menekankan bahwa Pesantren Muhammadiyah mengedepankan pendekatan humanis, yaitu menghargai harkat dan martabat setiap santri sebagai pribadi yang memiliki potensi. Pendekatan tersebut dipadukan dengan sikap apresiatif, ramah santri, dan keteladanan dari para ustaz serta pengasuh.
Pengembangan Pesantren Amanat Muktamar
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lahirnya LP2 PP Muhammadiyah merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah sekaligus respons terhadap lahirnya Undang-Undang Pesantren dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 46 di Surakarta. Oleh karena itu, peningkatan mutu menjadi agenda utama yang harus dilakukan secara sistematis.
Menurutnya, akreditasi sekolah yang selama ini berjalan belum mampu menilai seluruh aspek kepesantrenan. Karena itu, Muhammadiyah mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh LP2 PP Muhammadiyah, sementara aspek syariah dan keilmuan tetap melibatkan Dewan Masyayikh sebagai penjamin mutu eksternal.
“Akreditasi pesantren Muhammadiyah bukan sekadar memenuhi administrasi. Yang dinilai adalah kinerja nyata lembaga dalam mengelola pendidikan,” jelasnya.
Hasil penjaminan mutu tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan kualitas pesantren, pengelompokan kategori pesantren Muhammadiyah, penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran, serta pemerataan mutu pendidikan pesantren di seluruh Indonesia.
Dr. Masykuri menjelaskan bahwa instrumen akreditasi Muhammadiyah hanya berfokus pada empat komponen utama, yaitu manajemen pesantren, mutu ustaz, proses pembelajaran, dan mutu lulusan. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pesantren.
Adapun pesantren yang akan mengikuti akreditasi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki santri tingkat akhir, telah memiliki izin operasional, menggunakan kurikulum LP2 PP Muhammadiyah, serta menggunakan buku-buku resmi yang diterbitkan LP2 PP Muhammadiyah.
Ia menambahkan bahwa Pesantren Muhammadiyah masa depan harus memiliki tata kelola yang profesional, wawasan kemasyarakatan yang luas, mampu mewujudkan tujuan Muhammadiyah, menerapkan sistem pendidikan modern, serta didukung infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai.
Dr Masykuri juga mengingatkan bahwa pesantren yang ingin memperoleh akreditasi Muhammadiyah harus memenuhi seluruh instrumen mutu yang telah ditetapkan. Sistem baru ini berbeda dengan pola akreditasi sebelumnya yang lebih banyak berorientasi pada kelengkapan dokumen.
“Akreditasi sekarang berbasis kinerja. Yang dilihat adalah bagaimana mutu itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan pesantren, bukan sekadar mengisi formulir,” tegasnya.
Menutup pemaparannya, Dr. Masykuri menyampaikan bahwa LP2 PP Muhammadiyah juga terus membuka peluang pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program beasiswa, termasuk studi ke luar negeri yang dibiayai penuh. Para penerima beasiswa nantinya akan menjalani masa pengabdian sebagai bentuk kontribusi kepada Muhammadiyah.
