Sejarah awal persebaran Muhammadiyah di Madura menyimpan berbagai kisah perjuangan, ketabahan, dan dedikasi penuh para pelopor dakwah yang layak untuk diangkat kembali dan dikenang. Kehadirannya di Madura sekitar era 1920 an tentu menghadapi tantangan yang tidak ringan, mengingat masyarakat Jawa Timur dan Madura dikenal memiliki akar tradisi islam tradisionalis yang sangat kuat. Kondisi tersebutlah yang kemudian menjadikan proses penyebaran dakwah Muhammadiyah yang mengusung gerakan Islam modernis mengalami dinamika yang kompleks.
Berdasarkan hal itu, tulisan ini akan memecah pembahasan ke dalam tiga pembahasan utama. Pertama, bagaimana Muhammadiyah bergulat dengan kebijakan birokrasi kolonial. Hal ini, berkaitan dengan bagaimana akhirnya Muhammadiyah dapat berekspansi secara lebih luas. Kedua, membahas tentang titik awal fase ekspansi. Di penjelasan ini, penulis akan membahas secara khusus tentang masuknya Muhammadiyah di Madura melalui jalur Kota Surabaya. Terakhir, yaitu peran dari figur penting Muhammadiyah yang menyebarkan dakwah di Jawa Timur hingga akhirnya masuk ke pulau Madura.
Dengan pemecahan sub-bab tersebut, kemudian akan dapat dipahami bahwa sejarah persebaran Muhammadiyah di Madura bukan sekadar proses ekspansi organisasi semata, melainkan juga bagian dari pergulatan pemikiran, budaya, dan identitas keislaman di tengah masyarakat Madura pada era kolonialisme hingga perkembangannya di masa kini.
1912 – 1921: Bergulat dengan Kebijakan Kolonialisme
Sebelum memasuki era “ekspansi Muhammadiyah”, perlu dipahami lebih dahulu bahwa kelahiran organisasi ini di Yogyakarta tidak berlangsung dalam konteks ruang yang sederhana. Melainkan diwarnai oleh beragam dinamika, baik dalam internal keorganisasian, kemasyarakatan, maupun dalam relasinya dengan rezim kolonial yang berkuasa di zaman itu.
Titik mula berdirinya Muhammadiyah diawali dengan berdirinya sebuah lembaga pendidikan bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di tahun 1912. Dari sinilah benih organisasi Muhammadiyah tumbuh. Didorong oleh para santri dan murid-muridnya, Ahmad Dahlan kemudian mengambil langkah lebih jauh dengan mendirikan Muhammadiyah secara formal. Dalam statuten atau Anggaran Dasar yang diajukan kepada pemerintah Hindia-Belanda, tercatat bahwa organisasi ini resmi berdiri di tahun 18 November 1912.
Namun, proses birokrasi dan pengakuan badan hukum terkait pengoperasian organisasi Muhammadiyah bisa dibilang berjalan lambat. Dua tahun berselang, melalui Gouvernement Besluit 22 Agustus 1914 Nomor 81, pemerintah Hindia-Belanda secara resmi mengakui Muhammadiyah sebagai organisasi yang berbadan hukum. Meski demikian, statement pengakuan itu hadir dengan batasan-batasan tertentu yang terbilang ketat: Bahwa izin operasional hanya berlaku di wilayah Yogyakarta semata.
Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong Ahmad Dahlan untuk memikirkan strategi yang lebih luas. Momentum pentingnya hadir di tahun 1917, ketika Kongres Boedi Oetomo yang diselenggarakan di kediamannya. Dalam forum itu, Ahmad Dahlan menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak seharusnya hanya bergerak di Yogyakarta. Ia harus hadir menjangkau seluruh pulau Jawa, bahkan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan berbagai tempat di penjuru Nusantara.
Untuk merealisasikan visi tersebut, Muhammadiyah menempuh dua strategi. Pertama, sebagai langkah pragmatis menghadapi batasan hukum yang ada, Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah dapat tumbuh di luar Yogyakarta dengan menggunakan nama yang berbeda. Maka, bermunculan nama-nama seperti: Pengajian Al-Hidayah di Garut, Nurul Islam di Pekalongan, SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di Surakarta yang sejatinya merupakan jaringan gerakan yang sama. Barangkali, dari nama-nama di atas, tidak menutup kemungkinan jika terdapat cabang-cabang serupa dengan identitas lokal masing-masing yang tersebar di berbagai penjuru negeri baik di era 1917, pasca 1917, bahkan mungkin pra 1917.
Kedua, Muhammadiyah juga turut menempuh jalur strategi formal dengan cara mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar kepada pemerintah kolonial, agar organisasi ini secara hukum dapat diizinkan berkembang di luar Yogyakarta. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil dengan terbitnya Gouvernement Besluit 16 Agustus 1920 Nomor 40, yang mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah. Dua poin utamanya adalah:
- Meningkatkan pelajaran dan pengajaran agama Islam di Hindia-Belanda,
- Meningkatkan kehidupan beragama bagi para anggotanya.
Dengan terbitnya keputusan ini, Muhammadiyah memperoleh landasan hukum yang semakin jelas untuk berkembang. Tak lama berselang, pada 7 Mei 1921, Muhammadiyah juga mengajukan permohonan. Kali ini menyangkut pasal 4,5, dan 7 Anggaran Dasar. Atas pengajuan ini terbitlah Gouvernement Besluit 2 September 1921 No.36. Dari dokumen ini, salah satu garis besarnya terdapat pada perubahan pasal 7 yang menegaskan “apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan cabang dan dibentuk pengurusnya.” Ketentuan inilah yang kemudian membuka peluang yang jauh lebih besar bagi Muhammadiyah untuk merambah ke seluruh pelosok Nusantara.
Rentang waktu 1914 hingga 1921 sejatinya adalah babak awal perjuangan panjang Muhammadiyah. jauh sebelum fase ekspansi yang dimulai pasca 1921, keteguhan Muhammadiyah telah diuji di atas meja birokrasi kolonial. Tekad ini menunjukan bahwa Muhammadiyah sejak awal telah gigih dalam cita-citanya menyebarluaskan dakwah islam ke seluruh Nusantara.
Masuk Lewat Surabaya: Persebaran Dakwah Muhammadiyah hingga ke Pulau Madura
Menuju fase ekspansi Muhammadiyah, salah satu ekspansi dakwah terbesar Muhammadiyah berlangsung di wilayah Jawa Timur, yang kemudian meluas hingga menjangkau pulau Madura, sebuah pulau yang akrab dijuluki sebagai “Pulau Garam”. Persebaran organisasi ini ke Madura tak terlepas dari jalur masuknya Muhammadiyah melalui Surabaya pada tahun 1921, yang kemudian menjadi titik awal penetrasi dakwah ke pulau tersebut empat tahun berselang, di tahun 1925.
Ada satu fakta menariknya. Secara historis kelembagaan, kehadiran Muhammadiyah di Madura justru mendahului Nahdlatul Ulama (NU), yang baru didirikan secara resmi oleh Hasyim Asy’ari di Surabaya pada tahun 1926 dan satu tahun setelahnya (1927) NU berdiri di Madura atas restu dari figur ulama Madura yaitu Syaikh Kholil Bangkalan yang sekaligus memiliki pengaruh yang begitu besar bagi dakwah keislaman di tanah Madura.
Sementara itu, di rentang tahun yang sama (1926-1927), Muhammadiyah juga telah mendirikan cabang-cabangnya di sejumlah daerah di Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Lalu, cabang Pamekasan menyusul berdiri di tahun 1928. Pola ekspansi serupa juga dilakukan Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur yang meliputi pendirian cabang Muhammadiyah di Tulungagung, Banyuwangi, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Tuban yang didirikan di kisaran tahun 1932-1933. Kemudian disusul Sidoarjo tahun 1935-1936, Bojonegoro di tahun 1947, dan Lamongan di tahun 1951.
Namun demikian, perjalanan Muhammadiyah dalam membangun cabang-cabangnya di Madura bukan berlangsung tanpa adanya hambatan. Meskipun secara struktural, Muhammadiyah berhasil memperluas jaringannya, di sisi lain Muhammadiyah menghadapi kritik dan resistensi yang cukup kuat. Penolakan ini berpangkal pada misi utama Muhammadiyah yang membawa semangat pemurnian tauhid dan modernisme Islam – Sebuah orientasi yang berbenturan langsung dengan tradisi keislaman masyarakat Madura yang kental dengan sifat tradisionalis yang telah mengakar sangat kuat.
Responnya terhadap kehadiran Muhammadiyah pun cenderung beragam, baik dari segi pemikiran, landasan ideologis, maupun cara pandang terhadap kondisi zaman di kala itu. Bisa dibilang, Muhammadiyah yang berusaha berdiri di Madura ini adalah tentang bagaimana organisasi ini dapat “Bertahan Teguh di Tengah Kritik dan Resistensi”. Keberhasilannya tak hanya ditakar melalui ekspansi kelembagaan semata, namun kita juga perlu mengingat bagaimana kisahnya dalam menghadapi realitas sosial-keagamaan yang ada di masa itu.
Melampaui Batas Perbedaan: Peran Mas Mansur dalam Penyebaran Dakwah Muhammadiyah Madura
Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama muslim, dakwah keislaman di nusantara dikenal dengan keharmonisan yang beragam. Disinilah terdapat dua pilar organisasi masyarakat keislaman Indonesia yang kokoh berdiri hingga lebih dari seabad lamanya, yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama (NU).
Namun kita harus mengingat satu hal penting yang begitu mendalam bahwasannya keharmonisan lahir tak semata karena tanpa sebab. Namun pasti ada suatu dinamika yang lahir mengiringinya di masa lampau. Keharmonisan itu lahir dengan suatu yang diupayakan – oleh waktu, oleh konteks, dan oleh figur-figur berpengaruh yang mampu melampaui batas perbedaan itu sendiri.
Jika NU punya Syaikh Kholil Bangkalan sebagai satu figur bersejarah di Madura, Muhammadiyah memiliki KH. Mas Mansur. Merupakan sosok yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, dari ayah bernama KH. Mas Ahmad Marzuqi, seorang ulama terkemuka keturunan bangsawan Asta Tinggi Sumenep, Madura.
Darah Madura Mas Mansur bukan sekadar sebatas catatan genealogis semata, melainkan lebih dari itu, Mas Mansur, semasa kecilnya bahkan juga pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Demangan milik Syaikh Kholil Bangkalan.
Dari pembelajaran pesantren itu, Mas Mansur begitu lekat dengan ajaran kitab kuning dan tradisi-tradisi pesantren. Hingga pada periode 1908 ia menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim dan belajar di Makkah kepada Kyai Mahfudz yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur.
Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekkah, pada tahun 1912, Mas Mansur pergi ke Mesir untuk menimba ilmu di Fakultas Agama, Universitas Al-Azhar. Bukan tanpa sebab, kondisi tersebut diakibatkan oleh situasi politik yang tidak mana di Arab Saudi kala itu.
Dari sinilah akar mula Mas Mansur belajar tentang modernisme Islam. Selama di Mesir, Mas Mansur banyak belajar mengenai ilmu-ilmu pengetahuan termasuk karya sastra barat yang mengenalkan ilmu humanisme dan kemerdekaan demokrasi.
Sekembalinya menempuh studi dari Makkah dan Mesir (1915), ia mendedikasikan waktunya untuk mengabdikan diri di tanah air. Salah satu kiprah awalnya adalah mengasuh serta mengajar kitab kuning di Pesantren An-Najiyah Sidoresmo. Selain mengajar, kiprah lain dari sosok Mas Mansur adalah aktif terlibat dalam berbagai gerakan, baik yang bersifat sosial, politik, keilmuan, maupun keagamaan.
Perlu diketahui, sepulang dari Mesir, Mas Mansur tak langsung ke Surabaya, melainkan menuju Yogyakarta untuk menemui KH. Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Hubungan Mas Mansur dan Ahmad Dahlan ini sebenarnya tak terjalin begitu saja, Mas Mansur memang sudah mengagumi sosok dan pemikiran Ahmad Dahlan yang juga pernah belajar di Makkah.
Tibalah ketika tahun 1921, Mas Mansur resmi menjadi anggota Muhammadiyah. Keputusan Mas Mansur ini tentu membawa angin segar bagi Muhammadiyah. Dalam aktivitasnya, ia mengawali dengan menjadi anggota Muhammadiyah yang mana dalam kelanjutannya ia menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur, hingga memasuki puncaknya yaitu dalam kongres Muhammadiyah di Yogyakarta (1937) ia ditunjuk menjadi Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah.
Kembali kepada kiprah Mas Mansur di Madura. Caranya berdakwah lebih mengedepankan kepada metode-metode kultural dan politik. Pertama, tepatnya pada 1925, tahun dimana Muhammadiyah masuk ke pulau Madura. Mas Mansur bersama tokoh Muhammadiyah bernama K.H Abdul Manan Hamid, melakukan diskusi di Surabaya.
Dalam diskusi kedua tokoh itu, Abdul Manan Wahid menyadari tentang perlunya mendirikan Muhammadiyah sebagai wadah untuk memperjuangkan dan memajukan agama Islam di Kabupaten Bangkalan. Maka dari gagasan itulah, Muhammadiyah mulai dirintis dan pada akhirnya berstatus menjadi cabang di tahun 1927 dan kemudian meluas hingga ke seluruh Madura.
Kedua, peran Mas Mansur juga dirasakan bukan hanya di Madura, namun menyebar hingga ke seluruh penjuru negeri. semasa hidupnya, Ia aktif menulis di media massa, majalah, hingga buku tentang berbagai topik-topik berbobot yang berbicara tentang islam, tradisi pesantren, hingga topik-topik yang mengena kepada kebangsaan dan pembaharuan zaman.
Selanjutnya, sebagai tokoh Muhammadiyah, ia juga turut aktif terlibat membenahi sistem di dalam Muhammadiyah. Selama ia menjabat sebagai Ketua PB Muhammadiyah dan aktif dalam aktivitas politik umat Islam, Ia kemudian mendirikan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) bersama Hasyim Asy’ari dan Wahab Hasbullah yang keduanya merupakan tokoh pendiri NU. Barangkali, inilah salah satu faktor cikal bakal bagaimana Muhammadiyah dan NU dapat menemukan titik temu keharmonisannya.
Sebenarnya jika ditelisik lebih mendalam, kiprah Mas Mansur tak hanya sebatas kepada gerakan keislaman semata. Ia juga hadir dalam gerakan-gerakan nasional dalam melawan kolonial Belanda hingga era penjajahan Jepang.
Kiprah-kiprah Mas Mansur dalam pergerakan Nasional antara lain:
1.Mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938 bersama Sukiman Wiryasanjaya yang kemudian ia bersama R. Wiwoho mewakili PII mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) tahun 1939 yang bertujuan untuk menuntut Hindia Belanda menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia.
2. Bergabung dalam Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), 16 April 1943 bersama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, yang kemudian keempat tokoh besar ini dikenal sebagai “Empat Serangkai” yang juga dianggap Jepang sebagai kelompok paling berpengaruh di Indonesia.
3. Bergabung ke dalam anggota Badan Pengurus Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 29 April 1945 bersama 62 orang Indonesia lainnya dalam rangka menyelidiki dan menyusun rencana persiapan kemerdekaan Indonesia.
Fase 1944-1946 adalah fase dimana kondisi kesehatan Mas Mansur menurun. Dengan kondisi kesehatan yang tidak stabil, di Surabaya, ia tetap memimpin barisan pemuda melawan militer Belanda. Dengan kondisi kesehatannya, sayangnya tidak memungkinkan baginya untuk melawan secara frontal. Hingga saat itulah Mas Mansur ditangkap oleh tentara Belanda, Nederlandsch Indische Civiele Administratie (NICA), kemudian ia dipenjarakan di Kalisosok, Surabaya.
Di tengah pecahnya perang mempertahankan kemerdekaan, sang ulama, guru bangsa, sekaligus negarawan Mas Mansur wafat pada 25 April 1946 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga Gipo (kawasan Masjid Ampel Surabaya). Atas jasa-jasanya terhadap bangsa, Pemerintah Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) No. 162 Tahun 1964 menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional, tertanggal 26 Juni 1964.
Begitulah cara dakwah bekerja. Melintasi waktu, Muhammadiyah bertumbuh dari satu titik di Kauman, Yogyakarta hingga menjangkau seluruh pelosok negeri. Dalam konteks khusus penyebaran dakwah Muhammadiyah di Madura dan Jawa Timur, figur Mas Mansur menjadi salah satu tonggak paling signifikan dalam memperkokoh kehadiran Muhammadiyah di wilayah tersebut. Usahanya tak semata melalui ekspansi struktural, melainkan juga menggunakan pendekatan kultural yang mengakar, serta hubungan lintas organisasi yang ia bangun dengan penuh kearifan.
Pada akhirnya, kemajuan dapat tercipta dengan kokohnya organisasi Muhammadiyah di wilayah Madura. Jejak dakwahnya juga dapat dibuktikan dengan berdirinya Amal Usaha Muhammadiyah di berbagai sektor seperti: RSIA ‘Aisyiyah Bangkalan, RSIA Siti ‘Aisyah Muhammadiyah Pamengkasan, lembaga pendidikan, Pondok Pesantren, Panti Asuhan Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah, dan juga Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) yang tersebar di keempat wilayah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Madura: Sumenep, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
Hal di atas kemudian juga menjadi cikal bakal sebuah proses harmoni yang terbentuk di tengah perbedaan ideologi dan pola pikir masyarakat. Berawal dari wilayah timur (Pulau Jawa dan Madura), Indonesia hari ini telah mewarisi dua kekuatan organisasi Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang bukan hanya besar tapi juga matang secara peradaban. Dua sayap ini menjadi kekuatan nyata bagi bangsa, sekaligus cahaya terang yang menyinari perjalanan dan kehidupan bangsa Indonesia.
References:
Faizal Hamzah. (2023). The History of Muhammadiyah. Journal of Indonesian History, 27–32.
Ilham Ibrahim. (2021, August 18). KH. Mas Mansoer, Pahlawan Nasional dari Muhammadiyah. Muhammadiyah.or.Id.
Mohammad Kosim. (2023, September 15). Muhammadiyah Cabang Madura. Universitas Islam Negeri Madura.
Perpustakaan UMY. (2024, February 2). Kiprah Sang Pendidik, K.H Mas Mansur. Library.Umy.Ac.Id.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2024). Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum: Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Saiful Muhri. (2019). Peran Muhammadiyah Cabang Burneh Dalam Memberdayakan Masyarakat Islam Tahun 2010-2018.
Tim Redaksi Muhammadiyah. (2020, July 11). Sejarah Muhammadiyah: Perjuangan Ulama Besar K.H Ahmad Dahlan Mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah.or.Id.
Penulis: Bhisma Rahaditya Handoko
