MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA—Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod mengingatkan tentang betapa besar dampak dari sebuah sistem yang dibangun. Sistem yang baik akan menghasilkan produk yang bagus. Sebaliknya, sistem yang buruk malah menghasilkan wacana-wacana aneh bahkan tidak jarang memproduksi peraturan-peraturan yang absurd, terutama dalam konteks berbangsa dan bernegara.
“Sistem yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Sebaliknya, sistem yang buruk menghasilkan wacana dan aturan yang absurd. Misalnya aturan tentang presidential threshold atau gambaran lain seperti produk perundang-undangan kita yang meminimalisir partisipasi dari publik lahir UUD IKN, UU Omnibus Law, dan lain-lain,” ujar Ma’mun dalam Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah pada Rabu (16/03).
Wacana tentang perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu contoh wacana aneh. Hal tersebut tindakan pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang ada dalam UUD 1945, terutama dalam Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1). Nilai-nilai konstitusionalisme justru bertujuan untuk membatasi kekuasaan, menjamin kehidupan anak bangsa, dan mengatur struktur fundamental ketatanegaraan.
“Kalau mau kita berkaca pada demokrasi, dalam konteks kehidupan bernegara, harusnya sesuatu yang sudah fundamental tidak boleh diacak-acak sedemikian rupa, misalnya perpanjangan jabatan yang sudah diatur dalam konstitusi,” ujar Ma’mun.
Karena itulah, kata Ma’mun, pada Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah pada kesempatan ini mengurai tentang Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia. berharap dengan adanya seminar ini dapat memberikan banyak masukan konstruktif terhadap sistem ketatanegaraan untuk Indonesia berkemajuan.
“Para pembicara yang hadir pakar semua, nanti makalah-makalah dari para pembicara akan dibukukan sebagai kado Muktamar nanti di Solo. Dan semoga secara khusus dari acara seminar ini dapat memberikan banyak masukan untuk sistem ketatanegaraan kita,” harap Ma’mun.
Hits: 7
