Jejak Muhammadiyah di Tengah Tradisi dan Ideologi
Oleh: Ghulam Ali Masyhari
Pada satu masa, Kotagede menjadi ruang dimana kehidupan keagamaan, gerakan sosial, dan arus ideologi modern hadir secara bersamaan. Azan berkumandang dari masjid dan langgar, sementara di ruang-ruang publik masyarakat menyaksikan pawai rakyat, pertunjukkan budaya, serta aktivitas organisasi sosial-politik. Pertemuan berbagai gagasan ini tidak berlangsung dalam bentuk kekerasan, melainkan melalui jalur pendidikan, kebudayaan, dan kerja-kerja yang perlahan membentuk cara masyarakat memahami agama, kekuasaan, dan perubahan zaman.
Sebagai kawasan tua dengan jejak Mataram Islam yang kuat, Kotagede memiliki basis religius dan kultural yang kokoh. Di ruang sosial inilah Muhammadiyah tumbuh dan berkembang, membawa semangat Islam yang menekankan pemurnian ajaran sekaligus pembaharuan pemikiran dan praktik sosial. Dakwah dalam pengertian gerakan keumatan tidak memaknai semata sebagai aktivitas ritual, melainkan sebagai ikhtiar membentuk Masyarakat yang berilmu, beretika dan berdaya menghadapi perubahan zaman.
Sejak awal abad ke-20, Kotagede telah menjadi arena perjumpaan antara agama, tradisi, dan gagasan-gagasan modern. Kehadiran Muhammadiyah menandai Upaya sistematis untuk menghadirkan Islam yang rasional dan berkemajuanm tanpa tercerabut dan realitas sosial Masyarakat. Dalam konteks inilah pergulatan ideologis Kotagede perlu dibaca sebagai latar penting bagi perjalanan Muhammadiyah.
Kotagede sebagai Arena Perjumpaan Ideologi
Pada decade 1920-an, Kotagede tidak hanya dikenal sebagai pusat kehidupan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang penting aktivitas politik. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan wilayah ini sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Kongres Parta Komunis Indonesia (PKI) pada Desember 1924. Pemilihan Kotagede sebagai tempat kongres mencerminkan posisi strategis Kawasan ini yang alternatif aman dari pengawasan colonial serta ditopang oleh jejaring sosial Masyarakat yang kuat.
Struktur sosial Kotagede, dengan keberadaan buruh perak, pegawai dan abdi dalem, membentuk basis massa yang potensial bagi berbagai Gerakan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh PKI dengan menjadikan kebudayaan sebagai medium pendekatan kepada Masyarakat. Melalui pementasan ketoprak, pawai rakyat, dan aktivitas kesenian, PKI membangun kedekatan sosial sekaligus merawat loyalitas massa di tingkat akar rumput[1]. Strategi kebudayaan tersebut menjadi salah satu ciri penting pergerakan PKI di Kotagede, terutama pada periode 1950-1960an. Sejumlah kajian sejarah pergerakan kiri di Jawa menyebutkan bahwa pendekatan kebudayaan digunakan untuk membangun kesadaran kolektif dan loyalitas massa, terutama di wilayah dengan strukrtur sosial yang kuat seperti Kotagede.
Sebagaimana dituturkan Yasin, anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kotagede, ruang-ruang budaya pada masa lalu itu memang menjadi arena penting perebutan pengaruh antar ideologi. Ia menjelaskan bahwa pendekatan kebudayaan menjadi sarana efektif dalam membangun kedekatan dengan masyarakat akar rumput. “PKI waktu itu kuat di pengajian, pendidikan, dan kegiatan sosial. Itu yang membedakan cara bergeraknya,” tutur Yasin dalam wawancara.
Muhammadiyah dan Strategi Pembaharuan Sosial
Situsi sosial tersebut menjadi konteks penting bagi kehadiran dan strategi Gerakan Muhammadiyah di Kotagede. Alih-alih menghadapi ideologi lain secara frontal, Muhammadiyah memlilih jalur pembinaan umat melalui pendidikan, pengajian, dan amala sosial. Pendekatan ini sejalan dengan visi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang menekankan pemurnian ajaran sekaligus pembaruan sosial.
Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah memandang bahwa tantangan umat tidak hanya terletakk pada persoalan akidah dan ibadah, tetapi juga pada kondisi sosial yang membentuk cara berpikir masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan menjadi instrument utama dakwah. Sekolah, madrahasah, dan pengajian befungsi sebagai ruang pembentukkan nalar keagamaan yang rasional dan berorientasi pada kemajuan. Dalam konteks Kotagede, strategi ini sekaligus menjadi Upaya membangun daya tahan masyarakat dari penetrasi ideologi lain yang masuk melalui jalur kebudayaan dan politik.
Di Tengah kontestasi ideologi yang menguat, Muhammadiyah menghadirkan Islam sebagai ajaran yang membebaskan dan mencerahkan. Penguatan pendidikan dan pengajian tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan etos kerja. Dengan cara ini, dakwah dalam pengertian Gerakan keumatan ditempatkan sebagai sarana transformasi sosial yang berkelanjutan, bukan sekedar respons jangka pendek terhadap situasi politik tertentu.
Kontestasi Budaya di Ruang Politik
Kontestasi antara Muhammadiyah dan Gerakan lain di Kotagede banyak berlangsung di ruang budaya. Ketika PKI memanfaatkan pementasan ketoprak dan pawai rakyat sebagai medium ekspresi ideologis, Muhammadiyha merespons dengan bentuk-bentuk budaya alternatif. Salah satu yang menonjol Adalah pawai drum band dan pertunjukan bernuansa Islam yang digelar dalam berbagai momentum keagamaan.
Bagi warga Kotagede, pawai drum band tidak sekedar hiburan. Pada masa-masa tertentu, terutama menjelang pertengahan 1960-an, pawai tersebut berfungsi sebagai sarana solidaritas sosial dan pengawalan jamaah menuju lokasi sholat Id. Praktik ini mencerminkan Upaya Muhammadiyah menjadi ruang public tetap aman sekaligus memperkuat identitas umat secara kolektif.
Pasca 1965: Muhammadiyah sebagai Ruang Aman
Peristiwa politik 1965 menjadi titik balik dalam sejarah sosial Indonesia, termasuk di Kotagede. Situasi ketakutan dan trauma melanda banyak keluarga, terutama mereka yang terdampak langsung oleh perubahan politik nasional. Dalam kondisi tersebut, sebagai simpul sosial mengalami dirupsi, dan ruang publik menjadi semakin sempit bagi kelompok-kelompok yang dianggap bersebrangan secara ideologis.
Dalam konteks inilah Muhammadiyah memainkan peran penting sebagai ruang aman bagi masyarakat. Melalui pengajian, aktivitas sosial, dan pembinaan keagamaan, Muhammadiyah merangkul warga yang berada dalam situasi rentan tanpa menjadikan latar belakang ideologis sebagai penghalang. Pendekatan ini didasarkan pada orientasi kemanusiaan dan keutamaan yang kuat.
“Yang penting waktu itu orang merasa aman dulu. Soal latar belakangm itu urusan belakangan,” kenang Yasin. Persyaratan ini mencerminkan sikap pragmatis sekaligus humanis Muhammadiyah dalam menghadapi situasi krisis. Pengajian tidak hanya berfungsi sebagai ruang spiritual, tetapi juga sebagai ruang pemulihan sosial, tempat masyarakat membangun kembali rasa aman dan kepercayaan.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa peran Muhammadiyah melampui berfungsi keagamaan formal. Ia hadir sebagai institusi sosial yang membantu masyarakat melewati masa transisi politik dengan relative stabil, tanpa memperdalam luka ideologis yang telah ada.
Relevansi Sejarah bagi Masa Kini
Pengalaman sejarah Muhammadiyah di Kotagede memperlihatkan bahwa Gerakan Islam tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia selalu berhadapan dengan struktur sosial, dinamika politik, serta kontestasi kebudayaan yang konkret. Sejarawan Mitsuo Nakamura mencatat bahwa Muhammadiyah di Jawa, termasuk Kotagede, berkembang sebagai Gerakan pemurnian dan pembaharuan yang berupaya menggeser praktik keagamaan sinkretik melalui pendidikan, pengajian, dan organisasi sosial yang modern [2].
Dalam konteks tersebut, Kotagede menjadi contoh menarik tentang bagaiamana agama, ideologi, dan kebudayaan berinteraksi secara intens. Struktur sosial yang terdiri dari buruh perak, dan kebudayaan berinteraksi secara intens. Sturktur sosial yang terdiri dari buruh perak, pegawai, dan abdi dalem, sebagaimana juga dicatat dalam kajian Alfian tentang Muhammadiyah sebagai Gerakan tajdid, menciptakan ruang kontestasi yang tidak selalu diselesaikan melalui konflik terbuka, tetapi lewat adu pengaruh di Tingkat masyarakat [3].
Peristiwa politik pasca 1965, memperlihatkan dimensi lain dari Gerakan ini. Muhammadiyah tidak hanya hadir sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai ruang aman bagi warga yang terdampak perubahan politik nasional. Pendekatan ini sejalan dengan karakter Muhammadiyah sebagai Gerakan sosial-keagamaan yang menempatkan kemanusiaan dan stabilitas sosial sebagai prioritas, sebagaimana digambarkan dalam berbagi kajian tentnag Islam modernis di Indonesia [4].
Sejarah Kotagede dengan demikian tidak sekedar menjadi catatan masa lalu, tetapi juga sumber refleksi bagi kehidupan keumataan hari ini. Di Tengah tantangan ideologi dan perubahan sosial yang terus bergulir, pengalaman Muhammadiyah di Kotagede menunjukkan bahwa pemurnian ajaran dan pembaharuan sosial dapat berjalan beriringan tanpa harus menegasikan tradisi dan realitas masyarakat.
Referensi
Attribution-noncommercial-noderivatives, Creative Commons, International License, C C By-nc-nd, and World Culture. “Chapter Title : LEKRA and Ensembles Tracing the Indonesian Musical Stage Chapter Author ( s ): Rhoma Dwi Aria Yuliantri Book Title : Heirs to World Culture Book Subtitle : Being Indonesian , 1950-1965 Book Editor ( s ): JENNIFER LINDSAY and MAYA H . T . L,” 1965, 1950–65.
Haedar Nashir, Mutohharun Jinan, Bamabang Setiaji. “MUHAMMADIYAH : THE POLITICAL BEHAVIOR OF MODERNIST” 7, no. 4 (2019): 837–44.
Nakamura, Mitsuo. “Bulan Sabit Terbit Di Atas Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah Di Kotagede Sekitar 1910-2010,” 2010.
Ricklefs, M C. “A History of Modern Indonesia since c . 1200,” 2001.
[1] Creative Commons Attribution-noncommercial-noderivatives et al., “Chapter Title : LEKRA and Ensembles Tracing the Indonesian Musical Stage Chapter Author ( s ): Rhoma Dwi Aria Yuliantri Book Title : Heirs to World Culture Book Subtitle : Being Indonesian , 1950-1965 Book Editor ( s ): JENNIFER LINDSAY and MAYA H . T . L,” 1965, 1950–65.
[2] Mitsuo Nakamura, “Bulan Sabit Terbit Di Atas Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah Di Kotagede Sekitar 1910-2010,” 2010.
[3] Bamabang Setiaji Haedar Nashir, Mutohharun Jinan, “MUHAMMADIYAH : THE POLITICAL BEHAVIOR OF MODERNIST” 7, no. 4 (2019): 837–44.
[4] M C Ricklefs, “A History of Modern Indonesia since c . 1200,” 2001.
