MUHAMMADIYAH.OR.ID, KLATEN – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah (Jateng), Tafsir menekankan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muhammadiyah di Jateng kedepankan empat aman, yakni aman syari, regulasi, organisasi, dan gizi.
Hal itu disampaikan Tafsir untuk menambahkan tigas aspek pengelolaan yang disampaikan Ketua Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (BPPG) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, M. Nurul Yamin dalam koordinasi dan evaluasi SPPG Muhammadiyah se-Solo Raya di Klaten pada Kamis (20/8).
Yamin menjelaskan tiga prinsip aman SPPG Muhammadiyah meliputi aman pangan atau gizi, aman pengelolaan atau regulasi, serta pengamanan harmonisasi lintas SPPG di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah.
Ketiga dan keempat aspek aman yang dijelaskan Yamin itu mutlak diterapkan di setiap SPPG Muhammadiyah yang saat ini tersebar di 31 Provinsi, dan berada di bawah koordinasi BPPGM PP Muhammadiyah.
“Ini merupakan hal yang perlu disyukuri dan dijadikan motivasi untuk terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yamin.
Sementara, Sekretaris BPPGM PP Muhammadiyah, Ahmad Ma’ruf, menyebutkan bahwa jumlah unit SPPG yang dimiliki Muhammadiyah hanyalah 0.8% apabila dibandingkan dengan seluruh jumlah SPPG Indonesia.
“Karena Muhammadiyah memang terfokus pada pendidikan dan memiliki banyak sekolah, maka seharusnya ini bukan hal yang mengherankan,” ungkap Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, SPPG Muhammadiyah bukan sekadar pelayanan dan mata pencaharian, tetapi juga ada penambahan nilai persyarikatan, pendidikan dan penyebaran manfaat bagi masyarakat sekitar.
Ia juga menambahkan, kualitas SPPG Muhammadiyah merupakan aspek utama yang diperhatikan selama pelaksanaan program ini. Ma’ruf menekankan, seluruh unit SPPG harus mencapai grade A agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Membuktikan hal tersebut, Kepala Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, menyebutkan bahwa partisipasi Muhammadiyah dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum menerima kabar yang buruk, terutama di daerah Jawa Tengah.
“Muhammadiyah memiliki standar tersendiri untuk kualifikasi SPPG, yaitu aman dalam aspek syar’i, regulasi, organisasi dan gizi,” ungkapnya.
Menurutnya, sesuai dengan tujuan utama dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, hal paling utama adalah menyediakan makanan bergizi yang halal dan thayyib (baik) bagi anak-anak.
Ia juga menambahkan, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) memang bergerak untuk memberikan maslahat. Namun sebagai bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional, perlu juga untuk memperhatikan regulasi dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Tafsir menekankan, dengan menjaga empat aspek tersebut, Muhammadiyah dapat terus berkontribusi untuk bangsa, termasuk dalam mewujudkan generasi masa depan yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara rohani.
Di akhir, Tafsir juga berharap ketatnya pengelolaan SPPG Muhammadiyah dengan empat kriteria di atas dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan unit-unit SPPG lainnya, demi mewujudkan pelayanan pemenuhan gizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Sangat wajar bagi negara untuk belajar kepada Muhammadiyah, karena umur Muhammadiyah lebih tua dari negara kita,” pungkasnya. (A’n&Syafa)
