MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG — Sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi bagi jamaah. Jauh sebelum sistem penyelenggaraan haji modern terbentuk, Muhammadiyah telah memikirkan pendidikan jamaah, kesehatan, transportasi, biaya perjalanan, hingga perlindungan jamaah.
Salah satu tokoh yang berada di garis depan perjuangan tersebut adalah K.H. Muhammad Sudja. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Dikdik Dahlan Lukman mengungkapkan hal tersebut dalam Gerakan Subuh Mengaji, Selasa (11/8).
Menurutnya, peran Muhammad Sudja dalam sejarah pelayanan haji Indonesia begitu besar sehingga layak dipertimbangkan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, khususnya atas jasanya dalam bidang penyelenggaraan dan pelayanan haji.
Dikdik menjelaskan, perhatian Muhammadiyah terhadap persoalan haji telah muncul sejak masa Kiai Ahmad Dahlan. Pada masa kolonial, jamaah haji Indonesia menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pembatasan jamaah, buruknya pelayanan transportasi, kondisi kapal yang tidak layak, kepadatan penumpang, makanan yang tidak higienis, hingga tingginya risiko keselamatan. Pada periode tertentu, jamaah Nusantara bahkan mencapai sekitar 47 persen dari jamaah yang mendarat di Jeddah.
Kondisi tersebut mendorong Kiai Ahmad Dahlan untuk memperjuangkan pelayanan haji yang lebih baik. Pada 1921, gagasan tentang pelayanan haji mulai dibicarakan secara serius dan kemudian berkembang melalui pembentukan bagian penolong haji. Gagasan tersebut tidak berhenti di internal Muhammadiyah, tetapi berkembang menjadi perhatian umat Islam Indonesia.
Dalam perjuangan tersebut, Muhammad Sudja memiliki posisi penting. Ia dikenal sebagai orang yang berada di balik berbagai upaya perbaikan pelayanan haji, mulai dari bimbingan dan pendidikan jamaah, pengawasan kesehatan, transportasi, perlindungan jamaah, hingga persoalan biaya perjalanan.
Dikdik juga menyebut Muhammad Sudja sebagai pelopor literasi manasik haji. Ia menerbitkan buku berjudul Pemimpin Haji yang menurut Dikdik memiliki cakupan lebih luas dibandingkan buku manasik yang hanya menjelaskan tata cara tawaf, sai, dan wukuf.
Buku tersebut membahas persiapan jamaah sejak sebelum keberangkatan, termasuk perlengkapan, administrasi, dan berbagai persoalan teknis perjalanan. Bagi Dikdik, hal itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah sejak awal telah melihat ibadah haji sebagai rangkaian pelayanan yang harus dipersiapkan secara menyeluruh.
Kiprah Muhammad Sudja juga terlihat dalam upaya menekan biaya perjalanan haji. Dikdik menyebut adanya upaya Muhammadiyah memperjuangkan biaya perjalanan yang lebih terjangkau hingga berhasil menurunkannya secara signifikan. Bahkan, Muhammadiyah pernah menggagas pembelian kapal sendiri untuk mengangkut jamaah haji dari Indonesia menuju Tanah Suci. Gagasan tersebut beberapa kali dibawa dalam kongres, meskipun pembelian kapal pada akhirnya tidak terwujud.
Peran tersebut terus berlanjut lintas zaman. Muhammad Sudja dipercaya dalam urusan penyelenggaraan haji sejak masa kolonial hingga awal berdirinya Republik Indonesia. Pada 1940, umat Islam membentuk Panitia Perjalanan Haji Indonesia dan Muhammad Sudja kembali dipercaya terlibat di dalamnya. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah juga masih memberikan kepercayaan kepadanya dalam urusan penyelenggaraan haji.
Dikdik menilai, kiprah tersebut memperlihatkan bahwa Muhammad Sudja memiliki empat unsur yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengusulan pahlawan nasional, yakni kepeloporan, karya dan gagasan, pengabdian lintas zaman, serta dampak nasional.
“Bukan tidak mungkin K.H. Muhammad Sudja ini bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional, khusus untuk penyelenggaraan pelayanan haji ini,” kata Dikdik.
Menurutnya, kepeloporan Muhammad Sudja terlihat dari keberaniannya membangun sistem pelayanan haji sejak masa kolonial. Karya berupa buku Pemimpin Haji menjadi bukti penting mengenai perhatian terhadap literasi dan manajemen haji. Sementara keterlibatannya dalam penyelenggaraan haji dari era kolonial hingga awal Republik menunjukkan adanya kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik oleh Muhammadiyah maupun umat Islam secara lebih luas.
Bagi Dikdik, perjuangan tersebut juga berangkat dari semangat teologi Al-Ma’un. Pelayanan kepada jamaah haji dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap manusia yang membutuhkan pendampingan agar dapat menjalankan ibadah secara benar dan memperoleh hak pelayanan yang semestinya.
Karena itu, menurut Dikdik, perjalanan sejarah Muhammadiyah dalam pelayanan haji semestinya dibaca lebih luas. Muhammad Sudja bukan sekadar tokoh PKO yang dikenal melalui klinik, rumah yatim, dan pelayanan sosial. Ia juga merupakan salah satu pelopor penting dalam membangun gagasan pelayanan haji yang terorganisasi, edukatif, terjangkau, dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah.
“Kalau boleh saya mengatakan, Muhammad Sudja harus menjadi pahlawan nasional tentang haji ini,” tegasnya.
