Perkembangan media sosial melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru. Salah satunya adalah buzzer, yakni orang atau kelompok yang dibayar untuk menyebarluaskan pesan tertentu agar menjadi perhatian publik.
Dalam praktiknya, buzzer dapat digunakan untuk mempromosikan produk, membangun citra seseorang, hingga memengaruhi opini masyarakat mengenai isu politik, sosial, dan keagamaan.
Persoalannya, bagaimana hukum menjadi buzzer dalam pandangan Islam? Apakah menerima bayaran untuk menyebarkan pesan tertentu termasuk pekerjaan yang dibolehkan? Lantas, bagaimana pula hukum mengikuti demonstrasi dengan imbalan uang?
Jawaban atas pertanyaan ini disusun berdasarkan penelusuran melalui ChatHPT, sebuah layanan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. ChatHPT dirancang untuk membantu pengguna menemukan dan menelusuri berbagai dokumen, fatwa, serta produk pemikiran keagamaan Muhammadiyah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan keislaman kontemporer.
Melalui penelusuran tersebut, ChatHPT mengidentifikasi sejumlah dokumen Tarjih yang relevan untuk menjawab persoalan buzzer dan demonstrasi berbayar. Salah satu dokumen yang menjadi rujukan utama ialah Fikih Informasi, hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX di Makassar tahun 2018 yang ditanfidzkan pada 2025. Dari dokumen inilah ditemukan ketentuan yang secara khusus membahas aktivitas buzzer di media sosial.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa aktivitas buzzer yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, namimah (adu domba), perundungan, penyebaran aib, gosip, dan hal-hal sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, hukumnya haram.
Ketentuan itu juga mencakup orang-orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, dan memfasilitasi aktivitas tersebut.
Artinya, persoalan utama dalam pekerjaan buzzer terletak pada informasi dan pesan yang disebarluaskan. Menerima bayaran bukan dengan sendirinya menjadi alasan keharaman. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang menjadikan kebohongan, fitnah, adu domba, dan tindakan merugikan orang lain sebagai sumber penghasilan.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa buzzer pada mulanya dikenal sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa. Aktivitas ini kemudian berkembang ke berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan agama. Dalam perkembangannya, sebagian buzzer bekerja secara terorganisasi untuk membangun opini sekaligus menyerang karakter pihak yang dianggap sebagai lawan.
Praktik semacam ini dinilai jauh lebih membahayakan kemaslahatan umum karena informasi digunakan sebagai alat untuk merusak reputasi, memecah belah masyarakat, dan menciptakan permusuhan.
Kejujuran sebagai prinsip bermedia sosial
Islam menempatkan kejujuran sebagai prinsip penting dalam kehidupan seorang muslim. Prinsip ini berlaku dalam seluruh aktivitas, termasuk ketika seseorang bekerja dan berkomunikasi melalui media sosial.
Allah Swt. berfirman dalam QS al-Taubah ayat 119:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar.” (QS al-Taubah [9]: 119).
Ayat ini menjadi salah satu landasan penting dalam Fikih Informasi. Seorang muslim dituntut untuk menjaga kebenaran informasi yang disampaikan. Ia tidak boleh dengan sengaja menyebarkan kebohongan, memanipulasi fakta, atau membangun persepsi publik melalui informasi yang menyesatkan demi memperoleh keuntungan.
Karena itu, pekerjaan buzzer yang mengandalkan hoaks, fitnah, gibah, dan adu domba bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Apalagi jika aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis untuk menyerang seseorang atau kelompok tertentu.
Fikih Informasi juga memberikan perhatian terhadap tindakan agitasi dan provokasi. Agitasi berupa tindakan menghasut masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan sosial tidak dapat dibenarkan menurut agama. Demikian pula provokasi yang sengaja dilakukan untuk memancing emosi orang lain agar terlibat dalam tindakan melanggar hukum atau merugikan pihak lain.
Dengan kata lain, kebebasan menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyebarkan kebohongan ataupun menggerakkan masyarakat menuju tindakan yang merusak.
Bagaimana hukum menerima upah dari pekerjaan buzzer?
Persoalan berikutnya adalah status uang yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Apabila seseorang menerima bayaran untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebohongan, fitnah, atau tindakan merugikan orang lain, bagaimana hukum penghasilannya?
Dalam Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 16 tentang Hukum Menggunakan Ijazah Palsu dan Status Gaji yang Diperoleh, terdapat kaidah yang dapat digunakan untuk memahami persoalan ini:
مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ
“Sesuatu yang haram untuk diambil, haram pula untuk diberikan.”
Naskah tersebut menjelaskan bahwa upah yang halal adalah upah dari pekerjaan baik yang mengandung kemaslahatan sosial. Sebaliknya, upah yang haram adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, dan kebinasaan masyarakat.
Kaidah ini memperjelas bahwa status penghasilan berkaitan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak dapat membenarkan penghasilan dari pekerjaan yang merusak dengan alasan bahwa ia sekadar menjalankan pesanan atau menerima imbalan atas jasanya.
Dengan demikian, orang yang secara profesional menyediakan dan menyebarkan informasi bohong, fitnah, adu domba, serta konten merugikan lainnya untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam aktivitas yang diharamkan. Pihak yang memesan dan memanfaatkan jasa tersebut juga tercakup dalam ketentuan Fikih Informasi.
