MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Dunia tengah menghadapi ancaman krisis multidimensi yang melibatkan persoalan geopolitik, ekonomi, lingkungan, keamanan, hingga kemanusiaan. Menghadapi situasi tersebut, kesiapsiagaan masyarakat, penguatan solidaritas sosial, dan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak.
Persoalan ini dibahas dalam program Ruang Publik TVMu bertajuk Dunia di Ambang Krisis Multidimensi yang ditayangkan pada Sabtu (07/11).
Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo, kader Muhammadiyah yang jadi mahasiswa University of Edinburgh Hasan Arif Efendi, serta mantan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jepang Muhammad Firdaus. Turut memberikan pandangan melalui wawancara terpisah, Dewan Pakar MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rahmawati Husein.
Salah satu gambaran meningkatnya kewaspadaan global terlihat dari kebijakan sejumlah negara yang mengimbau masyarakat menyiapkan kebutuhan darurat untuk bertahan selama 72 jam. Persiapan ini mencakup persediaan air, makanan, alat komunikasi, serta pengetahuan menghadapi keadaan darurat.
Hasan Arif Effendi menjelaskan bahwa imbauan tersebut juga diterapkan di Inggris. Pemerintah setempat mengampanyekan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan, mulai dari cuaca ekstrem, banjir, pemadaman listrik, kekurangan bahan makanan, hingga gangguan transportasi.
Menurut Hasan, persiapan kebutuhan selama 3 hari diperlukan karena dalam situasi bencana, layanan komunikasi, listrik, dan transportasi berpotensi mengalami gangguan. Masyarakat perlu memiliki persediaan mandiri sambil menunggu bantuan tiba.
“Dengan 3 hari persiapan tas darurat itu, kita bisa tetap memperoleh nutrisi, tetap memperoleh air sambil menunggu bantuan yang datang,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan ancaman disinformasi yang dapat memperburuk keadaan. Pengalaman kerusuhan di sejumlah wilayah Inggris akibat penyebaran informasi palsu menjadi pelajaran bahwa literasi digital perlu diperkuat.
Masyarakat perlu memahami cara kerja algoritma media sosial, memeriksa kebenaran informasi, dan menjaga etika komunikasi di ruang digital. Hasan menilai kemampuan membedakan informasi yang benar dan konten palsu, termasuk yang dihasilkan kecerdasan buatan, menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan masyarakat.
Pengalaman serupa disampaikan Muhammad Firdaus dari Jepang. Menurutnya, Jepang memiliki sistem kesiapsiagaan yang relatif matang karena masyarakatnya rutin mendapatkan edukasi dan mengikuti latihan menghadapi keadaan darurat.
Pemerintah daerah di Jepang bahkan membagikan perlengkapan darurat kepada masyarakat. Salah satunya berupa tas berisi persediaan air dan makanan yang dapat langsung dikonsumsi.
Latihan tanggap darurat juga dilaksanakan secara rutin di tempat kerja, sekolah, dan fasilitas publik. Firdaus mencontohkan simulasi evakuasi gempa bumi di tempat kerjanya yang mengharuskan pegawai turun dari lantai 29 menggunakan jalur evakuasi.
Selain ancaman bencana alam, Jepang juga menghadapi ketegangan geopolitik, termasuk aktivitas uji coba senjata Korea Utara yang mengarah ke wilayah perairannya. Pemerintah Jepang turut memberikan subsidi energi untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dari perspektif geopolitik dan kebijakan publik, Andar Nubowo menilai pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi krisis multidimensi. Ia mengingatkan bahwa ketidakmampuan negara merespons berbagai persoalan secara tepat dapat meningkatkan risiko krisis sosial dan politik.
Menurut Andar, penguatan keadilan sosial menjadi salah satu agenda utama. Kebijakan pemerintah perlu melindungi masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh ketidakpastian ekonomi dan berbagai ancaman global.
Selain itu, ketahanan demokrasi, pembangunan manusia, dan solidaritas nasional perlu mendapatkan perhatian. Ia menilai nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta ajaran ta’awun dalam Islam dapat menjadi landasan memperkuat persatuan masyarakat.
Andar juga menekankan peran organisasi keagamaan dalam menghadapi krisis. Muhammadiyah, menurutnya, memiliki sejumlah instrumen pemikiran dan gerakan, seperti Islam Berkemajuan, Fikih Kebinekaan, Fikih Kebencanaan, dan Fikih Informasi.
“Dengan peran sosial yang kuat, Muhammadiyah memiliki praktik baik untuk berkontribusi memperkuat solidaritas keislaman, keagamaan, dan kemanusiaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Rahmawati Husein menyoroti meningkatnya kerentanan masyarakat karena berbagai krisis terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat. Menurutnya, penanganan krisis membutuhkan pendekatan menyeluruh karena setiap persoalan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.
Ia mengingatkan bahwa perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, petani, nelayan, serta masyarakat miskin merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Strategi penanganan krisis harus mempertimbangkan kondisi dan beban yang berbeda pada setiap kelompok tersebut.
Rahmawati juga mendorong perubahan paradigma penanggulangan bencana di Muhammadiyah. Gerakan kemanusiaan perlu bergeser dari pola yang dominan reaktif menuju penguatan ketangguhan masyarakat melalui mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.
Menurutnya, upaya tersebut sudah dikembangkan melalui berbagai program MDMC, seperti Jamaah Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, Kampus Tanggap Bencana, dan Rumah Sakit Aman Bencana.
Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memiliki kemampuan merespons keadaan darurat secara mandiri. Sebab, masyarakat merupakan pihak pertama yang berada di lokasi ketika bencana atau krisis terjadi.
“Setiap krisis, baik itu krisis kemanusiaan maupun bencana, masyarakatlah sebagai first responder, yaitu pihak yang pertama merespons,” jelasnya.
Rahmawati juga mengingatkan pentingnya memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Masyarakat perlu melakukan pemeriksaan silang terhadap sumber berita, memperbarui informasi dari kanal resmi, dan menghindari tindakan panik akibat kabar yang belum terverifikasi.
