Oleh: Fauzan Anwar Sandiah
Tanwir merupakan salah satu agenda penting dalam tradisi permusyawaratan Muhammadiyah. Kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan organisasi, terutama ketika Persyarikatan mengalami perluasan wilayah gerakan dan peningkatan kompleksitas pengelolaan organisasi. Dalam struktur permusyawaratan Muhammadiyah dewasa ini, Tanwir menempati posisi sebagai permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar. Namun, kedudukan tersebut bukanlah sesuatu yang terbentuk sekaligus. Melainkan sebagai hasil dari proses historis yang panjang, seiring dengan perubahan kebutuhan organisasi, perkembangan struktur kepemimpinan, serta pembentukan tata aturan Persyarikatan.
Untuk memahami Tanwir secara lebih utuh, penting untuk menelusuri genealogi kelembagaannya. Penelusuran ini tidak cukup dilakukan dengan melihat landasan normatif penyelenggarannya sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tetapi perlu ditempatkan dalam konteks sejarah pembentukan organisasi Muhammadiyah, khususnya tradisi permusyawaratan yang berkembang sejak masa awal berdirinya Persyarikatan.
Konteks Penyelenggaraan Awal
Pada masa-masa awal pertumbuhannya, Muhammadiyah mengembangkan tradisi permusyawaratan melalui pertemuan umum tahunan atau Algemeene Vergadering, yang kemudian dikenal sebagai Kongres Tahunan. Forum ini menjadi wadah bagi pimpinan dan perwakilan organisasi untuk membicarakan berbagai persoalan Persyarikatan, mengevaluasi pekerjaan organisasi, serta menetapkan keputusan-keputusan penting bagi arah gerakan.
Dalam konteks organisasi yang pada awalnya masih terkonsentrasi di Yogyakarta dan sejumlah wilayah di Jawa, penyelenggaraan permusyawaratan secara berkala setiap tahun relatif telah memadai dan dapat dilakukan.
Situasinya berubah ketika Muhammadiyah mengalami perluasan dan perkembangan gerakan yang sangat masif ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Perkembangan cabang di Sumatera, terutama Minangkabau pada dekade 1920-an, disusul dengan perluasan ke Sulawesi serta berbagai wilayah lain, membawa konsekuensi terhadap kebutuhan koordinasi dan konsolidasi organisasi.
Muhammadiyah tidak lagi berhadapan dengan persoalan pengelolaan organisasi yang terbatas pada lingkup geografis tertentu. Persyarikatan mulai membangun jaringan gerakan yang semakin luas, dengan karakteristik sosial, budaya, dan tantangan kelembagaan yang beragam.
Perluasan tersebut menuntut penyesuaian dalam mekanisme permusyawaratan. Penyelenggaraan kongres yang melibatkan perwakilan dari berbagai wilayah membutuhkan dukungan pembiayaan, transportasi, waktu, dan pengorganisasian yang tidak sederhana. Dalam keadaan demikian, kebutuhan terhadap agenda permusyawaratan yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi antara pimpinan pusat dengan representasi wilayah menjadi semakin penting. Organisasi membutuhkan mekanisme yang dapat menjaga kesinambungan pengambilan keputusan tanpa harus selalu menunggu penyelenggaraan kongres.
Dalam konteks inilah perkembangan struktur Konsul dan forum permusyawaratan yang melibatkan representasi organisasi di berbagai wilayah perlu ditempatkan. Kehadiran Konsul tidak sekadar memperluas jangkauan administratif kepemimpinan Muhammadiyah, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan tata hubungan antara pusat dan wilayah. Kebutuhan untuk mempertemukan pimpinan pusat dengan para representasi tersebut pada akhirnya menjadi salah satu latar historis penting bagi perkembangan forum Tanwir.
Pelembagaan Tanwir pada Masa Kolonial
Istilah Tanwir berasal dari bahasa Arab tanwīr, yang secara harfiah bermakna “penyinaran” atau “pencerahan”. Penggunaan istilah ini memiliki resonansi dengan orientasi gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berupaya membangun kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan melalui pembaruan pemikiran, pendidikan, dan pengorganisasian umat.
Pada dekade 1930-an, ketika jaringan Muhammadiyah semakin berkembang, hubungan antara Pengurus Besar (atau Pimpinan Pusat dalam nomenklatur saat ini) dan Konsul (perwakilan wilayah/karesidenan) menjadi salah satu persoalan penting dalam tata kelola Persyarikatan. Forum yang mempertemukan pimpinan pusat dengan representasi wilayah memperoleh relevansi karena memungkinkan penyelarasan kebijakan, pembicaraan mengenai perkembangan organisasi, serta koordinasi pelaksanaan program di berbagai daerah. Pada periode kepemimpinan K.H. Hisyam dan K.H. Mas Mansyur, perkembangan organisasi tersebut berlangsung dalam lingkungan sosial-politik kolonial yang menuntut kecermatan dalam menentukan sikap dan strategi gerakan.
Dalam konteks ini, Tanwir dapat dipahami sebagai bagian dari proses pencarian bentuk permusyawaratan yang sesuai dengan perkembangan Muhammadiyah. Forum tersebut memungkinkan persoalan organisasi dibicarakan dengan melibatkan representasi wilayah, tanpa harus menunggu pertemuan kongres yang melibatkan jaringan organisasi secara lebih luas. Dengan demikian, kemunculan dan perkembangan Tanwir berkaitan erat dengan kebutuhan menjaga kesatuan gerakan di tengah ekspansi kelembagaan.
Perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa tradisi permusyawaratan Muhammadiyah sejak awal tidak semata-mata dibangun untuk memenuhi kebutuhan prosedural pengambilan keputusan. Permusyawaratan merupakan instrumen untuk menjaga keterhubungan antara pusat dan wilayah, mempertemukan pengalaman organisasi yang beragam, serta membangun kesepahaman mengenai arah gerakan. Dalam pengertian ini, Tanwir memiliki dimensi koordinatif sekaligus strategis.
Tanwir dan Penguatan Ideologi Persyarikatan
Memasuki masa kemerdekaan, Muhammadiyah menghadapi perubahan lingkungan politik dan sosial yang membawa konsekuensi terhadap orientasi serta pengelolaan organisasi. Persoalan yang dihadapi Persyarikatan tidak lagi hanya berkaitan dengan konsolidasi jaringan organisasi dalam lingkungan kolonial, tetapi juga menyangkut peneguhan identitas, orientasi ideologis, dan posisi Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan.
Salah satu momentum penting dalam sejarah ideologi Muhammadiyah adalah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM) oleh Ki Bagus Hadikusumo. Gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk memberikan landasan pemikiran yang lebih mendasar bagi kehidupan dan perjuangan Persyarikatan. Dalam perkembangannya, rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar mengalami proses pembahasan dan penyempurnaan sebelum memperoleh pengesahan dalam Sidang Tanwir tahun 1961 di Yogyakarta.
Peristiwa ini memperlihatkan salah satu dimensi penting Tanwir dalam sejarah Muhammadiyah. Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk membicarakan persoalan administratif dan koordinasi organisasi, tetapi juga dapat menjadi tempat pembahasan dan penetapan keputusan yang menyangkut orientasi mendasar Persyarikatan. Peneguhan landasan ideologis melalui forum Tanwir menunjukkan bahwa perkembangan kewenangan permusyawaratan Muhammadiyah berkaitan dengan kebutuhan organisasi untuk menjaga kesinambungan pemikiran dan arah perjuangan.
Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan Tanwir pada periode pasca kemerdekaan berlangsung bersamaan dengan perubahan siklus penyelenggaraan Kongres atau Muktamar. Ketika Muktamar tidak lagi dapat diselenggarakan setiap tahun dan kemudian berkembang menjadi permusyawaratan berkala dengan rentang waktu yang lebih panjang, kebutuhan terhadap forum di antara dua Muktamar semakin nyata. Tanwir kemudian memperoleh peran yang semakin penting dalam mengawal pelaksanaan keputusan permusyawaratan, membicarakan persoalan strategis, dan menjaga kesinambungan kepemimpinan Persyarikatan.
Kedudukan Tanwir
Perkembangan historis tersebut pada akhirnya menemukan bentuk kelembagaan yang lebih tegas dalam konstitusi Muhammadiyah. Dalam AD/ART, Tanwir ditempatkan sebagai permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar. Kedudukan ini menunjukkan adanya pembagian fungsi dan kewenangan di antara forum-forum permusyawaratan Persyarikatan.
Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi yang menetapkan arah kebijakan umum, memilih anggota Pimpinan Pusat, serta mengambil keputusan mendasar bagi kehidupan organisasi dalam satu periode kepemimpinan. Sementara itu, Tanwir menjalankan fungsi pengawalan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis di antara dua penyelenggaraan Muktamar. Dengan kedudukan tersebut, Tanwir merupakan institusi permusyawaratan yang memiliki kewenangan konstitusional.
Kewenangan Tanwir mencakup penyampaian laporan Pimpinan Pusat, pembahasan masalah yang oleh Muktamar atau menurut AD/ART diserahkan kepada Tanwir, pembahasan masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan, pembahasan masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsung Muktamar, dan usul-usul.
Komposisi hadirin Tanwir terdiri atas anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) atau penggantinya yang telah disahkan Pimpinan Pusat, Wakil Wilayah dan atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) berdasarkan perimbangan daerah, dan wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat. Hadirin-hadirin ini disebut “”Anggota Tanwir”.
Selain “Anggota Tanwir” ada pula hadirin yang disebut “Peserta Tanwir” yang terdiri atas Wakil Majelis, Lembaga, dan Biro tingkat Pusat dan undangan khusus. Terakhir adalah hadirin yang disebut “peninjau Tanwir” yang merupakan orang-orang yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
Merawat Tradisi Permusyawaratan
Pada akhirnya, memahami Tanwir berarti memahami salah satu cara Muhammadiyah mengelola, merawat, dan menjaga kesinambungan gerakannya selama satu abad. Perluasan wilayah, pertambahan amal usaha, keragaman persoalan yang dihadapi, serta perubahan lingkungan sosial dan kebangsaan menuntut Persyarikatan untuk senantiasa mengembangkan tata kelola organisasi yang mampu menjaga kesatuan gerakan. Dalam konteks tersebut, Tanwir menjadi mekanisme yang memastikan bahwa keputusan organisasi senantiasa berhubungan dengan dinamika dan kebutuhan Persyarikatan.
Karena itu, penyelenggaraan Tanwir semestinya tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan agenda konstitusional di antara dua Muktamar. Tanwir merupakan kesempatan bagi Persyarikatan untuk melaporkan perkembangan, meninjau perjalanan organisasi, dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjawab tantangan ke depan. Dengan cara demikian, Tanwir menjadi bagian dari ikhtiar Muhammadiyah dalam merawat kesinambungan gerakan sekaligus memastikan bahwa organisasi senantiasa memiliki kemampuan adaptasi dan resiliensi.
