Oleh: Bhisma Rahaditya Handoko
77 tahun lalu tepatnya pada 22 Desember 1948 terdapat peristiwa bersejarah yang teramat penting bagi kelangsungan hidup Republik Indonesia. Peristiwa tersebut adalah terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Peran PDRI kala itu sangatlah krusial. Ibarat permata berlian, PDRI mampu mengisi kekosongan kepemimpinan Nasional akibat serangan Agresi Militer II yang diluncurkan Belanda. Lantas, apa hubungan PDRI dengan Muhammadiyah? Yuk kita simak penjelasan di bawah ini.
Tangisan Berdarah Rakyat Indonesia untuk Mempertahankan Kemerdekaan
Di Bukittinggi, Sumatera Barat, adalah saksi penting atas peristiwa bersejarah ini. Saat itu, mimpi Belanda untuk kembali merebut Republik Indonesia amatlah tinggi. Dengan memanfaatkan peluang atas kekalahan Jepang pada Perang Dunia (PD) II, negara Eropa itu mengambil keputusan untuk meneruskan petualangan kolonialismenya.
Sedangkan, kondisi dari Indonesia pada saat itu baru merdeka dan di usianya yang seumur jagung, rakyat Indonesia harus mengalami peristiwa perebutan kembali kekuasaan Belanda atas Republik Indonesia. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan perang mempertahankan kemerdekaan atau bisa disebut Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II yang terjadi antara rentang tahun 1945-1949.
Dalam catatan Buya Syafii Maarif (2021) yang dimuat kompas.id, dalam hitungan kolonialis, Indonesia tak mungkin menang di peperangan apabila meledak. Namun, satu modal besar yang tak diperhitungkan Belanda, yaitu semangat dalam mempertahankan kemerdekaan dan pantang untuk dijajah kembali terbukti tak bisa ditembus oleh persenjataan modern kala itu.
Semangat dan makna perjuangan itu dengan anggun dan abadi tertulis dalam alinea pertama UUD 1945 yang berbunyi:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”
Di rentang peristiwa itu, ribuan jiwa melayang menjadi saksi atas betapa sakitnya bangsa ini dalam mempertahankan kemerdekaan. Tangisan berdarah terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia, terlebih saat agresi brutal militer Belanda yang terjadi pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.
Tak kalah mencemaskan, peristiwa yang terjadi pada 4 Januari 1946 yang mana pada saat itu Indonesia mengalami pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta akibat Jakarta pada saat itu telah dikuasai oleh pasukan sekutu / NICA (Netherlands Indies Civil Administration).
Jakarta tunduk, Presiden Soekarno, dan Wakil Presidennya, Mohammad Hatta beserta beberapa menteri kabinet ditangkap dan diasingkan dari Yogyakarta ke luar jawa menjadi satu hal pahit pada saat itu dan Yogyakarta yang menjadi ibu kota baru juga dipaksa tunduk dan menyerah.
Tapi, Apakah Indonesia Benar-Benar Tunduk?
Pertama, Kita perlu menaruh catatan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada pemimpin Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang dengan tegas menolak bujukan Belanda atas posisi Super Wali Negara bagi Jawa dan Madura. Tak hanya itu, ia pun ikut berjuang dan menyerahkan seluruh harta Keraton untuk menghidupi pemerintahan yang pindah ke Yogyakarta.
Kedua, peran pasukan PDRI yang saat itu lahir pada 22 Desember 1948 perlu diapresiasi. Puncak Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan selama 3 hari terhitung sejak 19 Desember hingga 21 Desember 1948, membuat Indonesia yang merdeka itu mengalami kelumpuhan.
Bersyukur saat itu sebelum terjadinya kekosongan pemerintahan, Hatta telah mengamanatkan Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran pada saat itu, untuk menyelenggarakan pemerintahan darurat di Sumatera Barat.
Pembentukan Pemerintahan Darurat atau yang disebut Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini juga mendapatkan dukungan dari Jenderal Sudirman. Eksistensi dari PDRI (1948-1949) saat itu secara politik berhasil menyelamatkan Indonesia dari Agresi Militer Belanda II dan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia belum benar-benar habis.
Pemimpin PDRI, Sjafruddin, dibantu oleh beberapa tokoh lainnya seperti: Teuku Mohammad Hassan, Mohammad Rasjid, Lukman Hakim, KH Masykur, Indra Cahya, Mananti Sitompul, Sudirman, Abdul Haris Nasution, Hidayat, Umar Said, Muhammad Nazir, Hubertus Suyono, A.A Maramis, Sukiman, Kasimo, Susanto Tirtoprojo, dan lainnya.
Perjuangan PDRI merupakan satu simbol perjuangan nasional, menunjukan bahwa jiwa persatuan akan sulit dilumpuhkan dengan cara apapun. PDRI yang diakui secara penuh ini kemudian melakukan gerakannya dengan menggerakkan pimpinan-pimpinannya meninggalkan Halaban dan menyebar ke beberapa wilayah. Bisa dikatakan pada saat itu sistem pemerintahan diselenggarakan secara berpindah-pindah, juga dengan menggunakan fasilitas yang minim.
Merujuk kembali ke catatan Buya Syafii Maarif (2021) yang termuat di suaramuhammadiyah.id, berikut merupakan pidato radio yang disampaikan oleh Sjafruddin sehari setelah PDRI terbentuk:
“Negara Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang pemerintah Soekarno Hatta, sementara atau untuk selama-lamanya, rakyat Indonesia akan mendirikan pemerintah yang baru, hilang pemerintah ini, akan timbul yang baru lagi.”
Saat pidato ini dikumandangkan, Sjafruddin belum mengetahui secara persis apakah Soekarno-Hatta betul-betul ditawan atau tidak, mengingat sukarnya komunikasi di era itu.
Perjuangan Muhammadiyah di Belakang PDRI
Salah satu fakta historis bahwa pendirian PDRI dilakukan di Sumatera Barat, sebuah wilayah yang menjadi basis massa terbesar gerakan Muhammadiyah di luar Jawa. Secara tidak langsung, gerakan Muhammadiyah turut mendukung eksistensi PDRI.
Tokoh Muhammadiyah dan warganya terlibat secara aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Beberapa tokoh yang bisa disebutkan seperti: Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, Malik Ahmad, Oedin, Marzuki Yatim, Abdullah Kamil, Duski Samad, A. Malik Ahmad, Sinaro Panjang, Idris Manaf, Hasan Ahmad, dan Chatib Sulaiman.
Di situasi genting itu, Muhammadiyah mengerahkan Lembaga pendidikan dan pelayanan sosial Muhammadiyah yang dikerahkan sebagai pusat dan gerakan gerilya. Namun sayangnya aktivitas sekolah Muhammadiyah, dan panti asuhan harus terhenti. Banyak juga sekolah-sekolah dan aset Muhammadiyah yang hancur dan dijarah akibat peristiwa ini.
Namun, di belakang PDRI ada puluhan juta rakyat Indonesia dari desa hingga kota. Peranan saling menyokong satu sama lain, membuat strategi bergerilya, dan bertekad mengusir penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dengan segala kekuatan dan fasilitas yang ada merupakan satu kekuatan maha dahsyat yang berhasil menentukan masa depan Indonesia.
Setelah situasi nasional semakin kondusif, Bung Karno dan bung Hatta kembali melanjutkan pemerintahan yang sebelumnya sempat berpindah-pindah tempat. PDRI (1948-1949) berhasil mengisi kekosongan kekuasaan pemerintah pusat setelah Yogyakarta jatuh dan menjadi bukti yang menentukan kelangsungan hidup Republik Indonesia.
Peristiwa PDRI ini menjadi tonggak sejarah penting dan melalui Kepres Nomor 28 Tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan pada 19 Desember sebagai Hari Bela Negara.
Sumber:
