MUHAMMADIYAH.OR.ID, MAKASSAR – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mendorong penerjemahan agenda Muhammadiyah lebih sistematik dan integratif, tak sebatas berbentuk program teknis.
Pesan itu Busyro sampaikan pada Rabu (5/ 8) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam agenda Rakor Majelis Hukum dan Ham (MHH), Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat dengan Wilayah.
Agenda kemanusiaan Muhammadiyah, lanjutnya, menempatkan nilai Al Ma’un sebagai landasan penting dalam mengembangkan gerakan kemanusiaan. Maka, diperlukan sistematisasi nilai Al Ma’un dan penerjemahan untuk memangkas ketidakadilan.
“Semua program itu semakin perlu kita pahami untuk kita lakukan satu pendekatan yang lebih sistemik dan integratif,” ujar Busyro.
Selain agenda kemanusiaan, merujuk Putusan Muktamar 48, Busyro menyebut bahwa agenda Muhammadiyah lainnya adalah kebangsaan dan keagamaan. Ketiganya saling berkelindan, tidak didikotomi melainkan harus dipandang sebagai kesatuan untuk dicari solusinya.
Menurutnya, bingkai gerakan untuk ketiga agenda itu dilakukan Muhammadiyah secara integratif– dengan berkolaborasi melintas seperti dengan peneliti, akademisi, maupun pakar supaya dapat melihat peta isu yang komprehensif, yang kemudian dapat ditemukan titik solusi pada tiap masalahnya.
Melihat Indonesia mutakhir, menurutnya masih saja terjadi kasus maupun kekerasan di bidang agraria, yang disebabkan adanya pembangunan. Situasi tersebut menimbulkan konflik vertikal, maupun horizontal yang hematnya tidak cukup dicari solusi instan.
“Berbagai kasus tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan pendekatan multidisiplin dan transdisiplin agar persoalan yang muncul tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang,” katanya.
Oleh karena itu, diharapkan melalui koordinasi ini dapat memperkuat kader dan gerakan Muhammadiyah di tingkat wilayah dan daerah memiliki posisi strategis dalam membaca persoalan masyarakat secara langsung.
Secara bersamaan, usaha ini sekaligus sebagai usaha Muhammadiyah untuk membangun kader yang kuat secara teori, tapi juga berani hadir menyelesaikan masalah masyarakat dengan independen dan otonom.
