MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG – Muhammadiyah didirikan tak mutlak sebabnya karena untuk melawan Tahayul, Bid’ah, dan Khurafat (TBC). Tapi lebih kepada respon atas banyaknya persoalan sosial, keagamaan, dan politik masa itu.
Hal itu diungkap Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada Jumat (10/4) dalam Silaturahmi dan Pengajian Ba’da Idulfitri 1447 H di RS Muhammadiyah Bandung yang diselenggarakan Keluarga Besar Muhammadiyah Jawa Barat.
“Muhammadiyah itu didirikan karena banyaknya masyarakat yang terbelakang karena kebodohan. Muhammadiyah didirikan karena banyaknya masyarakat terbelakang karena kemiskinan. Muhammadiyah didirikan karena banyaknya perpecahan di masyarakat, dan Muhammadiyah didirikan karena meluasnya kejumudan,” ungkapnya.
Berbagai fakta sejarah ini ditemukan Abdul Mu’ti dari catatan yang ditulis oleh Kiai Sudja’ yang merupakan salah satu santri kinasih Kiai Ahmad Dahlan, serta sumber-sumber literasi lain yang mendukung dan relevan.
Maka lahirnya Muhammadiyah merupakan sebagai solusi atas banyaknya persoalan yang dihadapi oleh umat dan masyarakat waktu itu. Karena Kiai Dahlan merupakan alim ahli agama, maka pendekatan yang digunakan olehnya adalah pendekatan keagamaan.
“Karena berbagai masalah itu muaranya ada pada bagaimana cara agama itu dipahami, dan bagaimana pemahaman itu mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat waktu itu,” ungkapnya.
Fakta ini relevan dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Kiai Dahlan pertama, yakni mendirikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang berupa sekolahan atau institusi pendidikan.
Bahkan sekolah pertama yang didirikan oleh Kiai Dahlan ini lebih tua dibandingkan dengan Muhammadiyah. Karena Kiai Dahlan mendirikan lembaga pendidikan pertama di rumahnya yang diberi nama Qismul Arqa itu pada tahun 1911.
“Ini yang menurut saya semakin memperkuat argumen bahwa, mengapa solusinya pendidikan?. Kiai Dahlan melihat bahwa kondisi masyarakat terbelakang karena tidak berpendidikan,” imbuhnya.
Ketakterdidikan masyarakat, sambung Mu’ti, menjadi biang dari banyak persoalan yang dihadapi, mulai dari kemiskinan, kejumudan, sampai dengan perilaku hidup yang jauh dari kata bersih.
Hal ini terjadi lantaran akses pendidikan yang tidak merata bagi pribumi. Bahkan jika diberikan akses oleh Pemerintah Hindia Belanda, itupun hanya sampai pada Sekolah Ongko Loro – setara dengan Sekolah Dasar (SD).
“Yang bisa sekolah sampai pendidikan tinggi itu kan hanya tiga kelompok. Yang pertama orang kulit putih,…. yang kedua itu priyayi,….. kemudian yang ketiga itu kalangan orang-orang atas– bukan orang Belanda, tapi dari sisi ekonomi mereka kalangan atas,” tuturnya.
