MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama tiga hari dari Jumat-Ahad, 29 September-1 Oktober 2023 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Diikuti perwakilan LHKP dari 28 provinsi, Rakernas membawa tema “Konsolidasi Politik Kebangsaan Muhammadiyah Menuju Indonesia Berkeadaban”.
“Tema yang kita pilih ini memiliki relevansi dengan iklim demokrasi yang beradab, sehat dan berkemajuan di tengah situasi politik yang semakin miskin akan nilai-nilai etika dan kemanusiaan,” ungkap Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi.
Pada pembukaan Rakernas di Gedung AR Fachruddin B UMY, Jumat (29/9), Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas berpesan agar kader-kader pegiat Muhammadiyah selalu hadir di tengah masyarakat, terutama pada kelompok marginal dengan aksi dan advokasi konkret.
“Anggota Muhammadiyah bukan hanya berliterasi dan bernarasi, namun juga mengaktualisasikan setiap gerakan dengan bukti yang nyata. Narasi tanpa aktualisasi sama dengan halusinasi saja,” pesannya.
Aksi keteladanan ini, kata dia selaras dengan komitmen kebangsaan Muhammadiyah yang sejak awal mengamalkan teologi keberpihakan Al-Ma’un. Sehingga apapun kondisinya, Muhammadiyah didorong untuk konsisten bergerak.
“Muhammadiyah akan berusaha tetap hadir guna menguatkan pilar-pilar kenegaraan, apabila suatu saat negara tidak akan hadir atau semakin tidak hadir untuk kepentingan masyarakat. Terlebih lagi Muhammadiyah juga memiliki peranan penting di sektor politik dan ekonomi,“ imbuhnya.
Menyambung Busyro, Rektor UMY, Gunawan Budiyanto menganggap Rakernas ini penting untuk mengkonsolidasikan konsistensi sikap politik Muhammadiyah menuju tahun politik 2024.
“Muhammadiyah selalu memilki sikap dengan identitas dan nilai-nilai independensi. Hal ini juga berlaku dalam menyikapi isu-isu politik yang ada di Indonesia,” ujarnya. Adapun bagi para kader yang terjun langsung ke dunia politik, dia harapkan tetap membawa dan memperjuangkan nilai-nilai Muhammadiyah.
“Silahkan jadi anggota DPR, DPRD dan lainnya. Tetapi tolong tidak dengan nafsu dan harus memegang kaidah-kaidah Islam dengan selalu mengingat kalau kita itu mengemban beban tugas untuk mendeskripsikan, melakukan eksplanasi dan komparasi terhadap fenomena politik yang muncul,” kata Gunawan.
Selain untuk konsolidasi, Rakernas ini menurut Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi dimaksudkan untuk merapikan gerak langkah LHKP sebagai salah satu lembaga Muhammadiyah yang aktif mengawal isu politik kebangsaan dan isu publik.
“Peran Muhammadiyah dalam aksi pelayanan perlu dibuktikan dalam ruang publik, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota bahkan desa,” pungkas Ridho. (afn)
