MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Optimalisasi pendayagunaan aset wakaf yang dimiliki oleh Persyarikatan secara produktif dianggap mampu membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial hingga ekonomi.
Apalagi, aset wakaf yang dimiliki oleh Persyarikatan berjumlah fantastis. Pada 2021 saja, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menyatakan aset tanah Muhammadiyah yang tersebar berjumlah lebih dari 21 juta meter persegi.
Dalam Program Teras di youtube TVMU, Ahad (14/5), Dewan Pakar Majelis Pemberdayaan Wakaf PP Muhammadiyah, Prof Dr. Raditya Sukmana menerangkan jika optimalisasi itu dapat dilaksanakan dengan melibatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) di seluruh tanah air.
“Misalnya bagaimana kita (membantu pemerintah) mengurangi impor sapi, pada saat yang sama, Muhammadiyah punya banyak tanah wakaf kosong. Kenapa tidak kita lakukan feasibility studies (studi kelayakan) untuk tanah wakaf (Muhammadiyah) di Indonesia,” ujarnya.
Optimisme Raditya karena melihat ekosistem dan modal yang dimiliki oleh Persyarikatan dari dana, infrastruktur hingga sumber daya manusia yang ada di PTMA.
Dia menganggap studi kelayakan terhadap aset-aset wakaf Muhammadiyah ini perlu dijadikan tugas terintegrasi bagi mahasiswa sekaligus dosen di PTMA untuk memperkirakan bentuk wakaf produktif seperti apa yang paling cocok dibangun.
“Hasilnya nanti diberikan ke Persyarikatan sehingga tidak perlu lagi sewa konsultan. Kalau kemudian itu sudah banyak dilakukan, baru itu kemudian ada prioritas. Dan kalau mau lebih detil lagi, baru bisa sewa konsultan karena kita ada seleksi,” ujarnya.
Mahasiswa yang mempelajari mata kuliah feasibility studies menurutnya juga akan memperoleh manfaat dengan turun ke lapangan secara langsung. Di sisi lain, mereka menurut Raditya akan membantu Persyarikatan sebagai nazhir wakaf untuk menentukan pengelolaan aset wakaf yang paling tepat dan produktif.
“Bayangkan jika ini dilaksanakan oleh seluruh universitas Muhammadiyah di tanah air, itu hasilnya besar sekali,” ungkapnya. Jika hal ini terlaksana, dia percaya Muhammadiyah dapat berperan besar dalam membantu pemerintah, termasuk menekan problem seperti impor sapi dan komoditas lainnya.
Muhammadiyah menurutnya juga mampu membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan jika studi kelayakan ini benar-benar dilaksanakan terhadap aset wakaf Persyarikatan.
“Kalau itu banyak kita produktifkan, negara tidak perlu lagi impor, negara juga diuntungkan karena suplay banyak, harga turun, dan masyarakat bisa dapat nutrisi,” pungkasnya. (afn)
