MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Meski tidak pernah berafiliasi dengan partai politik atau berpolitik praktis, tapi dalam kronik sejarah Muhammadiyah tidak benar-benar jauh dari partai politik. Sebab, Muhammadiyah dalam konteks ini berorientasi pada politik adiluhung atau high politic.
Soal politik, Muhammadiyah secara organisasi memposisikan diri sebagai organisasi independen – bukan netral dalam urusan politik. Namun demikian, Muhammadiyah juga tidak melarang anggotanya untuk bergabung ke salah satu partai politik.
Keteguhan jati diri Muhammadiyah untuk tidak berpolitik praktis ini telah dipatri sejak zaman Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan pada tahun-tahun awal Muhammadiyah berdiri menolak saran HOS Tjokroaminoto untuk mengubah statuten Muhammadiyah ke arah gerakan politik.
Muhammadiyah sejak saat itu hingga sekarang tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik untuk menjadi bagian politik praktis. Situasi ini tentu menjadi tantangan yang terus membayangi setiap kepemimpinan di Muhammadiyah di tiap tingkatan.
Kembali melihat ke belakang, pada 6 Desember 1938 para tokoh Muhammadiyah ikut membidani berdirinya Partai Islam Indonesia (PII). Dalam Ensiklopedi Muhammadiyah (2015), disebutkan PII dimotori para tokoh Muhammadiyah di Solo.
Tebalnya arsiran para pejabat teras Muhammadiyah masa itu dengan partai politik dan gerakan politik bukan suatu yang ‘aneh’. Sebab menurut Harry J. Benda, sejak 1920-an dan seterusnya Muhammadiyah menjadi kekuatan dominan Islam Indonesia.
Tak hanya dominan, Muhammadiyah menjadi organisasi yang terus membesar dan mampu bertahan melampaui kronik sejarah Indonesia. Daya tahan yang dimiliki Muhammadiyah yang luar biasa ini melampaui organisasi keagamaan maupun politik Indonesia lainnya.
Setelah peristiwa pendisiplinan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Bakhtiar dalam “Muhammadiyah dan Pergolakan Politik” (2019) menyebut, dari sebelas tokoh Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah (1937-1942), terdapat lima tokoh yang ikut berperan mendirikan PII.
Mereka itu antara lain KH. Mas Mansur, Farid Ma’ruf, Abdul Hamid BKN, Abdul Kahar, dan M. Rasyidi. Meski ada lima pejabat PB Muhammadiyah yang berperan dalam pendirian PII, namun Ketua PII pertama dijabat oleh R.M. Wiwoho Purbohadijoyo.
Namun eksistensi PII tak lama, hanya beberapa waktu kemudian redup dan tidak terdengar kiprahnya. Hingga kemudian pada 7 November 1945 berbagai tokoh Islam dengan corak latar belakang berbeda sepakat untuk mendirikan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
