MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Isu Palestina menjadi perhatian utama pada perhelatan multilateral terbesar Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU-PBB) pada tanggal 23-24 September 2025.
Perhatian tersebut karena sejumlah negara berpengaruh seperti Inggris dan Perancis – dua dari lima anggota Dewan Keamanan PBB penggenggam hak veto – akhirnya memberikan pengakuan atas negara Palestina.
Wakil Ketua Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Yasmi Ardiyansyah mengatakan, dari sisi diplomatik, hal ini bersejarah. Walau sebenarnya sudah sangat terlambat.
Yasmi mengatakan, Solusi Dua Negara — yang sering digemborkan banyak negara khususnya Barat sebagai solusi perdamaian — sudah lahir sejak tahun 1947 saat PBB mengeluarkan keputusan ‘Rencana Partisi’.
“Dalam logika sederhana, jika PBB sudah mengeluarkan rencana partisi atau pemisahan, harusnya sejak tahun tersebut Palestina dan Israel sudah mendapatkan pengakuan banyak negara,”tegas Yasmi pada Rabu (24/9).
Namun mengapa mereka, khususnya negara-negara besar di Barat, baru mengakui Palestina belakangan ini?
Perlu digarisbawahi, pengakuan negara-negara Barat diberikan setelah pemerintahan mereka didemo secara masif oleh rakyatnya, khususnya ketika lebih dari 65 ribu warga Gaza (mayoritas perempuan dan anak-anak) tewas digenosida dan dilaparkan oleh Zionis Israel dalam dua tahun terakhir.
Pertanyaan krusialnya, apakah dengan pengakuan terhadap Palestina, yang sudah mencapai sekitar 150 negara, akan berdampak kepada penyelamatan Palestina dan lebih khusus lagi Gaza?
“Jawabannya jelas, itu adalah utopia. Genosida dan pelaparan di Gaza akan terus berlangsung,”tutur Yasmi.
Terkait utopia terciptanya perdamaian di Palestina, hambatan utamanya cukup jelas, yaitu Israel. Perlu ditambahkan, Israel mendapatkan dukungan nyaris tanpa reservasi dari Amerika Serikat (AS), negara yang sampai sekarang masih menjadi hegemon dunia.
“Artinya, yang dihadapi Palestina adalah Israel plus AS. Dan dukungan bagi Palestina dari banyak negara kebanyakan hanya bersifat retorika. Secara hitungan matematis, sampai kiamat pun Palestina tidak akan menang,”jelas Yasmi.
Lebih miris lagi, dukungan dari berbagai negara kepada Palestina lebih banyak bersifat diplomatik. Sedangkan Israel mendapatkan dukungan ekonomi, politik, diplomatik, dan bahkan militer, baik dari AS maupun sekutunya termasuk Perancis, Inggris, Jerman, dan lain-lain.
Dalam politik internasional kontemporer, hanya Rusia dan China yang selalu siap bersikap kritis terhadap ‘Paman Sam’. Namun membela Palestina sampai mencapai kemerdekaan penuh bukanlah prioritas kepentingan nasional mereka.
Yasmi menambahkan, tidak seharusnya kita berpuas diri atas pengakuan yang diberikan kepada Palestina.
“Bahwa ada penambahan jumlah negara yang mengakui Palestina, hal itu merupakan pencapaian diplomatik. Namun tidak perlu berharap banyak situasi di Palestina dan khususnya Gaza akan segera berubah. Hal yang diperlukan oleh Palestina untuk mencapai kemerdekaan penuh bersifat multifactor,”ungkap Yasmi.
Selain dukungan diplomatik di PBB, boikot terhadap produk-produk strategis maupun keikutsertaan Israel di forum dunia juga diperlukan.
“Boikot, atau marginalisasi, adalah salah satu instrumen sanksi dalam norma internasional,”tegas Yasmi.
Penurunan derajat dan bahkan pemutusan hubungan diplomatik adalah faktor lainnya yang dapat menekan Israel.
Ditambahkan Yasmi, faktor lain untuk mencapai kemerdekaan Palestina adalah dukungan masyarakat sipil. Fenomena Global Sumud Flotilla dan demonstrasi masif di banyak negara yang membela Palestina dan khususnya Gaza merupakan noktah sejarah yang luar biasa.
“Dukungan masyarakat sipil terasa jauh lebih nyata dibanding pidato-pidato di panggung dunia yang hanya mengecam namun miskin daya,” tutur Yasmi.
Faktor paling penting untuk mencapai kemerdekaan Palestina sejatinya adalah opsi militer, atau penguatan pasukan tempur yang dapat mengimbangi atau bahkan mengalahkan Israel Defense Force (IDF).
Jika semua faktor di atas tidak berhasil, hanya ada satu opsi yang tersisa, yaitu perlawanan bersenjata rakyat Palestina khususnya di Gaza.
“Sejarah menunjukkan, kemerdekaan suatu bangsa umumnya diraih dengan perlawanan senjata. Negosiasi perdamaian lebih sebagai penyerta,”jelas Yasmi.
