MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muhammad Faris Al-Fadhat, memberikan pandangannya terkait hasil deklarasi yang disebutkan dalam sidang PBB di New York (New York Declaration) yang berisi dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution) bagi dua negara berkonflik yakni Palestina dan Israel.
Disebutkan bahwa, terdapat 142 negara memberikan dukungan pada deklarasi tersebut, 10 negara menyatakan menolak, dan 12 negara memilih untuk abstain. Langkah yang diambil PBB ini dinilainya merupakan sebuah gagasan yang begitu penting dan patut untuk diapresiasi.
“Secara umum kita melihat, langkah ini adalah sebuah langkah penting yang diambil oleh PBB melalui sidang umum. Sehingga, kita patut memberi dukungan penuh atas upaya PBB ini,” ujar Faris ketika dihubungi tim redaksi pada Selasa (23/9).
Turut hadir dalam sidang PBB yang di gelar Selasa 23 September 2025, Presiden RI, Prabowo Subianto yang menegaskan secara konkrit terkait dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina di Gaza dan solusi dua negara (two-state solution) sebagai satu opsi untuk mengakhiri konflik. Dengan pernyataan Presiden RI tersebut, Faris menyoroti bahwa sikap yang telah diambil sejalan dengan aspirasi dunia internasional.
“Pernyataan Presiden Prabowo sudah sangat jelas bahwa Indonesia dengan tegas mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara. Walaupun demikian, ke depan masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk benar-benar mewujudkan perdamaian Palestina dan Israel,” jelas Faris.
Tantangan terbesar menurut Faris, bukan berada pada keputusan sidang umum, melainkan masih terdapat keputusan akhir yang diputuskan oleh dewan keamanan PBB.
“Terdapat 5 negara yang masuk kedalam anggota dewan keamanan PBB dan aturannya adalah ketika kita melihat satu negara saja menolak, maka keputusan tersebut akan batal. Maka jelas Amerika Serikat yang termasuk dalam Dewan Keamanan pasti akan memblok upaya dalam solusi dua negara dan upaya Palestina untuk bergabung dengan PBB,” jelasnya.
Karena itu, salah satu solusi yang perlu untuk terus diupayakan adalah mendorong agar resolusi ini benar-benar disahkan di Dewan Keamanan. Upaya diplomasi perlu diperkuat, terutama dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Partai Republik dan Donald Trump yang dengan jelas menolak solusi dua negara.
“Pemerintah Indonesia tidak cukup hanya mendorong di forum PBB Perlu adanya upaya menggalang aliansi di luar forum tersebut, di mana negosiasi perlu dilakukan dengan negara-negara Arab yang bertetangga dengan Palestina dan Israel. Kemudian juga melakukan negosiasi dengan negara-negara yang posisinya kuat seperti Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lain sebagainya,” terang Faris.
Terakhir, Indonesia sebagai negara middle power, sudah saatnya tampil kuat dalam forum Internasional, khususnya dalam isu strategis seperti konflik Israel dan Palestina. Faris menyebut bahwa Pemerintah perlu untuk terus konsisten mengambil upaya diplomasi dan negosiasi, agar rakyat Palestina betul-betul merdeka dan berdaulat.
“Pemerintah kita harus memperjuangkan rakyat Palestina sampai betul-betul berdaulat. Cara terbaik adalah melalui diplomasi dan negosiasi yang konsisten, serta memainkan peran sebagai middle power dan pemimpin bagi negara-negara lain,” pungkasnya. (bhisma)
