MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Mendapat usulan untuk menyetujui Hari Pers Muhammadiyah dan Suara Muhammadiyah menjadi warisan budaya benda dan tak benda, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sampaikan untuk menunggu hasil sidang pleno pp Muhammadiyah.
Namun demikian, dalam pandangan pribadinya Haedar mengapresiasi inisiasi tersebut. Bahkan dia menyarankan untuk menambahkan, selain hari pers juga sebagai hari literasi publik. Dia juga menekankan, bahwa Hari Pers Muhammadiyah bukan saingan Hari Pers Nasional.
Dalam konteks membangun bangsa, Muhammadiyah menghadirkan media Suara Muhammadiyah berlatar belakang pada rendahnya tradisi membaca di masyarakat Indonesia. Sebab menurutnya, tradisi lisan lebih kuat daripada tradisi tulisan, hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara.
“SM punya memegang peran penting, membangun tradisi baru — selain sebagai media juga sebagai literasi,” tutur Haedar pada (23/8) di acara seminar memperingati Hari Pers Muhammadiyah di SM Tower and Convention, Kota Yogyakarta.
Mengungkapkan tentang sejarah munculnya tradisi membaca di Indonesia, Haedar menjelaskan bahwa tradisi itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan lembaga pendidikan — pesantren. Akan tetapi lebih cenderung hanya menguasai Bahasa Arab dan bahasa lokal. Namun untuk penguasaan Bahasa Latin hanya dikuasai elit yang mengenyam pendidikan di sekolah Belanda.
Dalam sejarahnya, penyebaran Majalah Suara Muhammadiyah berterima kasih kepada Organisasi Budi Utomo yang ikut menyebarluaskan Majalah Suara Muhammadiyah ke anggota-anggotanya. Antara Muhammadiyah dengan Budi Utomo memiliki arsiran tebal, karena tokoh-tokohnya juga saling kolaborasi. Bahkan Sutomo selain aktif di Budi Utomo juga tokoh Muhammadiyah.
“Jadi layak bahwa SM selain sebagai tonggak gerakan pers, namun juga membangun tradisi literasi. SM luar biasa perannya dalam mengenalkan Bahasa Indonesia,” imbuhnya.
“Jadi layak SM kita usulkan dan kami instruksikan untuk menyiapkan bahan dan usulan kepada pemerintah untuk menjadikan SM sebagai warisan budaya benda dan non benda. Karena itu tadi membantu mengenalkan Bahasa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda,” ungkap Haedar.
Dari berbagai peran tersebut, SM menurut Haedar sangat layak menjadi tonggak sejarah kebangkitan nasional. Dia beralasan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah bukan hanya urusan primordial, tapi juga kebangsaan.
Pada kesempatan ini, Guru Besar Sosiologi ini menekankan tentang obyektifitas pemangku kebijakan dalam melihat sejarah. Sehingga keadilan itu tegak di atas semua golongan. Termasuk pengakuan terhadap Suara Muhammadiyah yang saat ini sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Menghadapi realitas baru — era digital, Haedar berpesan supaya pers atau media bisa melakukan penyesuaian. Termasuk dalam mengawal arah jalan negara, sebab pers bagian dari pilar demokrasi untuk melakukan kritik terhadap pemerintah secara objektif, untuk meluruskan arah bangsa dan negara.
Di sisi lain, dia menekankan supaya pers atau media jangan sampai hanya menjadi stempel penguasa. Melainkan harus menjadi motor penggerak kemajuan bangsa secara kritis dan objektif.
Menurutnya, pers dan media juga bertugas membangun tradisi literasi di masyarakat. Salah satunya mencerdaskan ekosistem media sosial, supaya tidak menjadi predator kebudayaan.
“Harus ada gerakan mencerdaskan ekosistem media sosial kita, dan itu bisa dimulai dari Muhammadiyah,” kata Haedar.
Melalui tradisi tersebut diharapkan pers dan media harus melatih otak publik untuk berpikir kritis dan objektif. Haedar berharap insan pers dan media meskipun berada di dunia yang tidak populer tetap memiliki usaha perubahan dengan membangun tradisi literasi Bangsa Indonesia
