MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9) menimbulkan polemik. Pasalnya, kenaikan terjadi ketika daya beli masyarakat rendah sehingga dirasa menambah beban baru.
Memproyeksikan inflasi dan efek domino di berbagai bidang atas kenaikan ini, Muhammadiyah dianggap perlu menyiapkan sejumlah program khusus sebagai solusi. Demikian tegas Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna pada Kamis (8/9).
“Demikian pula bagi pelaku usaha ultramikro, mikro, dan kecil. Mereka makin terkapar. Belum pulih dipukul pandemi Covid-19, kemudian dipukul lagi oleh kenaikan harga BBM. Mereka sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Namun, bagi usaha besar dan pemilik modal besar, saya kira mereka akan cepat beradaptasi,” ujarnya.
Walaupun pencanangan solusi sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi perhatian Muhammadiyah terhadap masalah ini tidak lepas dari identitasnya sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar yang berteologikan Al-Ma’un dan Al-Ashr, yaitu pembelaan kaum marginal secara kontekstual. Mukhaer juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan efisiensi progam bantalan sosial (Bansos), terutama kaitan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika misalkan program ini diadakan.
Pasalnya, Mukhaer menganggap program BLT sejak dulu tidak tepat sasaran dan hanya sekadar kebijakan tambal sulam. “Tetapi ada juga yang digunakan membeli pulsa, membeli rokok atau kebutuhan tak penting lainnya. Bahkan, penerima bisa menghabiskan bantuan hanya dalam satu atau dua pekan,” ucapnya.
Pelaksanaan BLT ini kata dia memberikan dampak fisiologis buruk. Misalnya kemalasan dan ketergantungan penerima kepada pemerintah. Karena itu, dia memandang, perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap jenis bantuan, model penyaluran dan faktor teknis lainnya yang terkait.
“Rekomendasi saya, kalau bisa BLT diserahkan bukan kepada Kepala Rumah Tangga, tapi kepada Ibu Rumah Tangga (IRT). Perempuan lebih efektif dan tepat manfaat dibanding suami atau laki-laki. Pemanfaat untuk aktivitas ekonomi rumah tangga lebih konsen jika ditangani IRT. Selain itu, lakukan dengan cara tanggung-renteng. Model saling-mengawasi secara berkelompok, model ini diyakini lebih produktif,” paparnya.
Terakhir, Mukhaer juga mendesak agar pemerintah melakukan penghitungan komposisi penetapan harga BBM secara terbuka. Mukhaer mempertanyakan mengapa Indonesia Crude Price (ICP) hanya mendasarkan pada harga Brent dan Texas, dan mengapa tidak mengimpor atau mengakses harga minyak mentah Rusia yang harganya jauh lebih murah.
“Ketiga, lanjutkan program B-40 untuk mengurangi jumlah impor minyak mentah. Keempat, buat kebijakan fleksibilitas harga. Jika harga mentah turun, mestinya harga BBM di pasar domestik kembali turun,” pungkasnya. (afn)
