MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketika kongres ekonomi umat yang terselenggara desember 2021 lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan ada 12 juta hektar lahan yang sudah Presiden ambil dari para konglomerat dan Presiden akan membaginya pada rakyat atau masyarakat. Begitu disampaikan Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah dalam Seminar Pra Muktamar “Membangun Desa Meningkatkan Ekonomi Lokal”, Selasa (8/3).
Bagi Anwar keputusan Presiden adalah keputusan yang sangat mulia dan Presiden menawarkan pada peserta kongres untuk membuat proposal untuk mengelola tanah tadi. Namun setelah dikaji untuk mengelola tanah itu membutuhkan banyak dana.
Maka, Anwar menyimpulkan untuk membantu Presiden dalam distribusi aset ini tidak bisa melakukan pendekatan yang sifat borjuistik atau berbau kapitalistik karena itu hanya bisa terpikul oleh orang yang kaya-kaya.
“Untuk itu, saya juga terpikirkan untuk bagaimana kalau kita kembalikan program transmigrasi. Oleh karena itu, kalau memang ada 12 juta hektar dan kalau misalnya ingin ekonomi desa maju maka ekonomi kota akan maju. Bagi saya, desa menjadi salah satu tempat yang strategis yang harusnya kita perhatikan,” terangnya,
Anwar menawarkan usulan program transmigrasi mandiri dan spontan. “Artinya masing-masing individu kalau berminat silahkan kita kasih lahan 5 hektar begitu ya kalau misalnya dari 24 juta orang miskin (menurut data yang ada) ini kita kasih lahan 5 hektar untuk mengelola tanah ini dan pengembangannya kita bisa lakukan dengan filantropi ya itu bisa 24 juta orang bisa memiliki pekerjaan,” tuturnya.
Jika ini berhasil membangun desa dan membangun ekonomi lokal, kata Anwar, maka ekonomi bisa menggeliat maju. Meski begitu, Anwar berpesan agar jangan dibiarkan ekonomi desa dan lokal itu bergerak tanpa kendali agar sistem ekonominya masih sesuai dengan amanat konstitusi.
