MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Seminar Nasional “Strategi Percepatan Penurunan Stunting dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045” Universitas Muhammadiyah Pontianak, Sabtu (8/7) dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy.
Pada kesempatan tersebut, Muhadjir mengatakan jika bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara maju apabila mampu menuntaskan persoalan stunting.
Stunting sendiri, kata Muhadjir dapat terjadi dari sejak proses kehamilan dan setelah bayi lahir. Sehingga pemenuhan gizi bagi Batita dan edukasi yang baik terhadap para calon orang tua perlu dimiliki.
“Untuk mewujudkan semua itu, perlu pemenuhan gizi yang optimal sejak dini. Edukasi itu perlu ditanamkan kepada para mahasiswa sehingga masalah stunting dapat diantisipasi,” ujarnya.
Di Provinsi Kalimantan Barat, angka prevalensi stunting masih tergolong tinggi di angka 27,8 persen, atau berada di urutan ke delapan terbanyak se-Indonesia. Mahasiswa UM Pontianak, dalam konteks ini menurutnya perlu untuk memberi perhatian.
“Oleh Karena itu, maka sangat penting peran dan keterlibatan perguruan tinggi memberikan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat, terutama untuk memperbaiki permasalahan gizi dan anemia pada remaja,” pesannya.
Berdasarkan data SSGI 2022, Indonesia dia sebut telah berhasil menekan angka prevalensi stunting hingga 21,4 persen. Meski begitu, angka tersebut masih harus ditekan hingga mencapai 14 persen pada 2024.
Urgensi menuntaskan masalah stunting perlu ditekankan karena persoalan stunting tidak berkaitan dengan permasalahan kesehatan saja. Namun berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi dan perilaku masyarakat.
“Intervensi spesifik dan sensitif harus berjalan beriringan. Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang kita miliki dapat dimaksimalkan sehingga intervensi dapat tepat sasaran dan terus berkesinambungan,” kata dia.
Untuk membantu pemerintah mengatasi stunting, lembaga pendidikan tinggi menurutnya bisa menggunakan Data P3KE dalam menjalankan program pengabdian masyarakat. Sebab, dalam data tersebut telah disusun berbasis nama dan alamat masyarakat.
“Data itu bisa menjadi bahan rujukan mengelola program. Sehingga program yang dijalankan dapat betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (afn)
Hits: 212