MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Jelang Pemilu 2024, Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merumuskan enam poin langkah strategis.
Enam poin ini merupakan hasil Diskusi Publik bertajuk Pemilu Berkeadaban Menuju Demokrasi yang Lebih Baik di Aula Hotel Alia Cikini, Senin dan Rabu, 25-27 September 2023. Enam poin tersebut antara lain;
- membuat materi tentang sosialiasi pemilu yang direncanakan disebar ke seluruh ranting,
- melakukan pemetaan pemilih,
- mengidentifikasi kader-kader ‘Aisyiyah untuk menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (KPPS),
- penguatan kapasitas untuk penyelenggara pemilu,
- melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilu, dan
- mendirikan sekolah kader perempuan.
Menurut Ketua PWA DKI Jakarta, Elo Albugis, acara dengan rumusan enam poin ini sebagai bentuk komitmen ‘Aisyiyah DKI Jakarta mengejawantahkan amanat dalam Risalah Perempuan Berkemajuan hasil dari Muktamar ke-48 yang mengharuskan ‘Aisyiyah untuk ikut berperan aktif membantu menyelesaikan masalah kebangsaan, terutama pada pemilu 2024.
“Keterlibatan perempuan dalam proses politik sangat penting. ‘Aisyiyah berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan perempuan, sesuai dengan tagline ‘Aisyiyah perempuan berkemajuan yakni ikut terlibat dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya,” sambung Mutmainah, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sekaligus Ketua Pelaksana Acara.
Diikuti kader ‘Aisyiyah, amal usaha dan ortom Muhammadiyah, diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber pakar baik dari akademisi maupun praktisi politik.
Topik diskusi yang dibahas meliputi peran dan posisi Muhammadiyah dalam aktivitas politik, isu-isu strategis politik kebangsaan, keterwakilan perempuan, strategi kampanye calon legislatif perempuan, kesiapan lembaga penyelenggara Pemilu, komitmen partai politik dalam konteks keterwakilan perempuan, strategi dan optimalisasi peran perempuan dalam Pemilu, serta kepemimpinan politik perempuan.
Menurut Wakil Ketua PWM DKI Jakarta, Agus Suradika, acara ini penting bagi warga Muhammadiyah untuk terlibat dalam aktivitas politik sesuai dengan garis yang diberikan Persyarikatan.
Pandangan Muhammadiyah tentang politik yang dianggap sebagai muamalah menjadi dasar bagi warga Muhammadiyah untuk setidaknya menggunakan hak pilih dan lebih lanjut aktif mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih baik. (afn)
