MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Haji Mohammad Rasjidi adalah salah satu dari sekian tokoh Muhammadiyah yang memiliki jasa besar terhadap berdirinya Republik Indonesia.
Dalam buku 70 tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi (1985), Madjid secara singkat menyimpulkan ada tiga kesan yang melekat pada sosok H.M. Rasjidi: diplomat, menteri agama, dan mujahid di dunia pemikiran.
Kader Muhammadiyah Mendiplomasi Kedaulatan RI
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945, masalah utama yang tersisa adalah pengakuan kedaulatan. Tanpa pengakuan dari negara lain yang telah berdaulat, proklamasi sebuah bangsa dianggap tidak berkekuatan hukum di mata internasional, hanya dianggap main-main belaka.
Memenuhi kebutuhan itu, tiga tokoh Muhammadiyah yakni Haji Agus Salim (ketua), H.M. Rasjidi, A. R Baswedan bertandang ke dunia Arab sebagai tim delegasi Pemerintah Indonesia. Selain tiga nama tersebut, turut bergabung Nazir St. Pamuntjak dan Abdul Kadir sebagai anggota.
Berhasil Menggaet Negara-negara Arab
Meski pada misi ini H.M. Rasjidi bertindak sebagai bendahara dan sekretaris, Suranta Abdurrahman dalam jurnal Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada tahun 1947 (2007) menyebut misi diplomatik yang dilakukan selama April-Juli 1947 itu berhasil menggaet dukungan dari Mesir, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman.
Perjuangan yang payah, berliku dan penuh resiko dalam usaha diplomatik itu terangkum dengan baik dalam catatan panjang A.R Baswedan berjudul “Misi Diplomatik Republik Indonesia di Mesir” dalam buku Seratus Tahun Haji Agus Salim (1984) dan film Moonrise Over Egypt (2018).
Menjadi Konsulat Mesir dan Arab Saudi
Kesuksesan Rasjidi dalam misi diplomasi itu kelak membuatnya ditunjuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pasca Konferensi Meja Bundar 1949 untuk mengambil alih bekas kedutaan dan konsulat Belanda di Jeddah dan Mekkah.
Setelah berhasil mengambil alih, Rasjidi ditugaskan menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir dan Arab Saudi pada 1950-1951. Tahun 1952, Rasjidi ditugaskan menjadi Duta Besar RI untuk Iran sampai tahun 1954 dan Duta Besar RI untuk Pakistan pada 1956-1958.
Menteri Agama Indonesia Pertama
Begitu masuk ke dalam gedung Kementerian Agama RI di bilangan Thamrin Jakarta Pusat, aula H.M. Rasjidi seakan menyapa di lantai pertama seberang resepsionis. Penamaan aula, tak ayal sebagai cara yang patut untuk mengenang kiprah H.M Rasjidi sebagai sosok pejuang kemerdekaan dan pembela umat.
Berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946, H.M. Rasjidi tercatat sebagai Menteri Agama RI pertama (Kabinet Sjahrir I & II, 1946), meneruskan tugas Wahid Hasyim di masa Kabinet Presidensial.
Merunut pada penjelasan B. J. Boland dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia (2013) pendirian Kementerian Agama sendiri salah satunya muncul setelah tokoh Muhammadiyah Mr. Kasman Singodimedjo berdebat dengan Latuharhary agar Kementerian Agama dipisahkan dari Kementerian Pendidikan agar tidak menimbulkan kecemburuan umat.
“Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambil-lalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaah atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri,” demikian tercatat oleh dokumen Departemen Penerangan, Jilid VII (1965).
Lebih lanjut dalam catatan Boland, Rasjidi membantah paranoia dari seorang pemimpin Katolik J.W.M. Bakker bahwa berdirinya Kemenag adalah sebagai batu loncatan untuk membentuk negara Islam.
Rasjidi menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama bertujuan merealisasikan pasal 28 UUD 1945 tentang asas inklusivitas dan mengakhiri pemecahbelahan umat beragama di Indonesia pada masa Belanda (Het Kantoor voor Indlandsche Zaken, Kantor urusan pribumi Islam) dan Jepang (Shumubu).
H.M. RASJIDI, Menteri Agama RI Pertama dan Diplomat Muhammadiyah (Bagian 2) klik di sini
Naskah: Affandi
Editor: Fauzan AS
