MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Direktur Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar menjadi program pemenuhan gizi, tetapi telah berkembang menjadi ruang kolaborasi dan inovasi lintas sektor yang berdampak luas bagi masyarakat.
Ia menyebut MBG sebagai living laboratory atau laboratorium hidup yang membuka ruang bagi inovasi, penelitian, pemberdayaan, hingga pengembangan ekosistem sosial dan ekonomi secara nyata di tengah masyarakat.
“Selama ini belum ada program pemerintah yang mampu membangun partisipasi publik sekaligus menyedot perhatian seperti program Makan Bergizi Gratis. MBG yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto harus dimaknai secara lebih komprehensif, terlebih bagi para cendekia dan akademisi,” ujar Yamin di sela rapat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (SPPGM) se-Indonesia yang digelar secara daring dan luring di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan KHA Dahlan, Yogyakarta pada Senin (18/5).
Menurut Yamin, dalam proses koordinasi MBG di lingkungan Muhammadiyah selama lebih dari satu tahun, program tersebut telah tumbuh menjadi ruang terbuka bagi berbagai pihak untuk menghadirkan solusi baru di lingkungan nyata, tidak terbatas pada persoalan makan semata.
Ia menegaskan, apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut justru menjadi ruang bagi perguruan tinggi, akademisi, dan masyarakat untuk mengkritisi, mengawal, serta memberikan kontribusi agar program berjalan sesuai tujuan mulianya.
Lebih lanjut, Yamin menjelaskan bahwa MBG menjadi titik temu interdisipliner untuk membangun ekosistem yang benar-benar terintegrasi. Pendekatan tersebut, kata dia, berfokus pada perubahan lingkungan menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan.
“Paling tidak ada beberapa kata kunci dalam MBG, yakni inovasi kolaborasi, transformasi, dan ekosistem,” jelasnya.
Ia menerangkan, inovasi kolaborasi diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor antara akademisi, UMKM, pemerintah, dan masyarakat. Sementara aspek transformasi tampak dari dorongan membangun pola hidup sehat dan bergizi yang memerlukan literasi serta intervensi jangka panjang. Adapun pembangunan ekosistem diarahkan untuk menopang keberlanjutan program secara ekonomi dan sosial.
Sebagai contoh, lanjut Yamin, penyediaan menu makanan yang aman, sehat, halal, dan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan disiplin ilmu gizi dan inovasi pangan, tetapi juga dukungan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan. Selain itu, aspek kesehatan lingkungan yang menjadi prasyarat berdirinya SPPG juga menjadi perhatian penting.
“MBG juga membuka ruang pengembangan disiplin ilmu kebijakan publik, kepemimpinan, hukum, dan ekonomi secara integratif. Dengan demikian MBG dapat menjadi laboratorium hidup bukan saja bagi perguruan tinggi, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan,” imbuhnya.
Bagi Muhammadiyah, komitmen terhadap program MBG ditandai dengan transformasi kelembagaan melalui penetapan pengelolaan MBG sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Dengan langkah tersebut, program layanan gizi Muhammadiyah tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi menjadi lebih permanen dan memiliki cakupan yang lebih luas.
Pelaksanaan MBG Muhammadiyah juga memiliki landasan regulatif melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, program ini berpijak pada teologi Al-Ma’un yang menegaskan komitmen Muhammadiyah dalam pembelaan terhadap kelompok dhuafa dan mustadh’afin, khususnya dalam distribusi pangan yang berkeadilan.
Di samping itu, program tersebut juga sejalan dengan Kepribadian Muhammadiyah, khususnya poin kesembilan, yakni membantu pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai golongan dalam memelihara dan membangun negara guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.
Yamin menegaskan bahwa pengelolaan SPPG Muhammadiyah mengutamakan pelayanan kepada penerima manfaat secara optimal dengan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu keamanan pangan, tata kelola amanah dan profesional, serta pembangunan ekosistem berkelanjutan.
Saat ini Muhammadiyah mengoordinasikan 302 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 SPPG telah beroperasi dan sekitar 100 lainnya masih dalam proses pembangunan.
SPPG Muhammadiyah tersebar di 30 provinsi, termasuk wilayah 3T seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan. Layanan tersebut menjangkau 174 kabupaten/kota dan 299 kecamatan dengan kapasitas pelayanan sekitar 405 ribu porsi makanan setiap hari serta melibatkan sekitar 10 ribu tenaga dapur.
Pengelolaan SPPG Muhammadiyah juga dikembangkan melalui berbagai skema, mulai dari berbasis sekolah, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, hingga skema SPPG sebagaimana dikembangkan Badan Gizi Nasional.
