MUHAMMADIYAH.OR.ID, PALU – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan Muktamar ke-49 Muhammadiyah akan diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara, pada 18–21 November 2027.
“Muktamar tanggal 18 sampai 21 November 2027. Tidak perlu diisbat, apalagi diintip-intip lagi. Sudah qath’i itu, dan tempatnya di Medan,” tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam Pidato Iftitah Tanwir Muhammadiyah di Palu, Kamis (13/11).
Sebagaimana tradisi penyelenggaraan muktamar sebelumnya, setelah Muktamar Muhammadiyah digelar di Pulau Sumatra, muktamar berikutnya biasanya diselenggarakan di pulau lain.
Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menyinggung sejumlah materi yang dibahas dalam Tanwir sebagai persiapan menuju Muktamar ke-49, salah satunya terkait Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah.
Salah satu urgensi pembahasan AD/ART adalah penguatan eksistensi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di berbagai negara. Menurut Haedar, keberadaan PCIM hingga kini masih mengalami pasang surut.
Selain persoalan sumber daya insani, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum meratanya pengakuan dan legalitas organisasi di negara tempat PCIM berada. Dari sekitar 30 PCIM yang ada, tidak semuanya memiliki kondisi kelembagaan yang kuat dan badan hukum yang diakui di negara masing-masing.
“Karena beragam, dari 30 itu tidak semua hidup. Yang hidup itu di beberapa negara saja, yang sudah ada badan hukumnya, apalagi sudah ada amal, misalnya seperti Australia dan Malaysia,” jelasnya.
Pembahasan AD/ART juga menyentuh ketentuan mengenai jumlah anggota PP Muhammadiyah. Haedar menjelaskan bahwa jumlah 13 anggota Pimpinan Pusat bukanlah angka yang bersifat mutlak atau keramat, melainkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan keberagaman kualifikasi kepemimpinan.
Menurutnya, penambahan jumlah anggota pimpinan tidak serta-merta menjamin semakin banyaknya personel yang aktif menjalankan tugas organisasi.
“Yang kedua, di wilayah pun nanti merasakan, mau ditambah berapa pun, yang aktif itu, dalam arti ya sejumlah itulah. Jadi, kalau memilih 13, ya 13 itu yang aktif,” ungkapnya.
Haedar juga menegaskan bahwa keanggotaan PP Muhammadiyah tidak didasarkan pada representasi atau keterwakilan wilayah. Sebab, jika kepemimpinan di tingkat pusat dibangun berdasarkan keterwakilan kewilayahan, hal itu dikhawatirkan dapat mendorong munculnya kepentingan provinsial dan sektoral dalam tubuh persyarikatan.
“Justru kalau kita mulai representasi wilayah, nanti jadi provinsial, jadi sektoral. Mohon untuk tidak masuk ke area itu, sempit nanti,” tegas Haedar.
