MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Memasuki usia yang ke-113, Muhammadiyah terus menegaskan konsistensinya sebagai gerakan dakwah sosial-ekonomi yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief, dalam wawancara khusus bersama majalah Suara Muhammadiyah edisi 22/110 tahun 2025.
Mengangkat tema Milad ke-113 “Memajukan Kesejahteraan Bangsa”, Hilman menjelaskan bahwa tema tersebut merupakan kelanjutan dari hasil-hasil Muktamar Surakarta dan Tanwir Muhammadiyah di Kupang yang menegaskan pentingnya peran organisasi dalam memperkuat kesejahteraan umat dan bangsa.
Hilman menguraikan bahwa konsep kesejahteraan yang diusung Muhammadiyah memiliki dua dimensi penting.
Pertama, wellbeing, yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia, ketenangan batin, spiritualitas, serta hubungan sosial yang produktif.
Kedua, welfare, yang menekankan pada kecukupan hidup secara material seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Menurutnya, pekerjaan besar Muhammadiyah ke depan adalah menjaga keberlanjutan warisan sosial dan organisasi, sekaligus tetap beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman. “Kita harus memikirkan keberlanjutan dari hulu sampai hilir, termasuk memperkuat fondasi pendidikan, kesehatan, dan sosial yang telah lama dibangun,” ujarnya.
Hilman menegaskan, dakwah Muhammadiyah tidak hanya berlangsung di ruang keagamaan, tetapi juga di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dampak yang dihasilkan bersifat laten, mendalam, dan menjangkau masa depan.
“Pendidikan harus menjadi lokomotif,” tegasnya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dituntut melahirkan pendidikan berkualitas yang memperkuat daya saing bangsa. Ia mengutip William Fulbright yang menyebut pendidikan sebagai a powerful force, penentu lahirnya masyarakat yang unggul dan berdaya.
Selain pendidikan, Hilman menyoroti pentingnya penguatan sumber daya insani dan perluasan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi. Hal ini dianggap sejalan dengan mandat historis Muhammadiyah sebagai organisasi civil society yang ikut membangun bangsa.
Sinergi dengan Pemerintah dalam Mendorong Keadilan Sosial
Dalam konteks pemerintahan saat ini, Hilman menilai bahwa Muhammadiyah berada pada posisi strategis untuk mendukung agenda pembangunan yang berpihak pada rakyat. Dengan modal sosial, jaringan, dan infrastruktur yang luas, Muhammadiyah dinilai layak memperoleh sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam bidang-bidang strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan.
Ia menegaskan bahwa konsep keadilan sosial yang kerap disuarakan Muhammadiyah bukan sekadar gagasan abstrak, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk operasional yang memberi kesempatan dan akses yang setara tanpa diskriminasi. “Keadilan sosial berarti menyediakan sistem yang memungkinkan semua warga maju bersama,” ujarnya.
Secara filosofis, Hilman menjelaskan bahwa misi kesejahteraan Muhammadiyah berakar pada nilai-nilai spiritual Islam, terutama konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurutnya, nilai tersebut bukan hanya slogan teologis, tetapi menjadi kerangka moral untuk membangun ekonomi nasional yang beretika dan berkeadilan.
Relevansi nilai keagamaan, katanya, ditentukan oleh sejauh mana ia diterjemahkan dalam kehidupan publik: sistem sosial, kebijakan ekonomi, relasi antarwarga, hingga cara berbangsa.
“Muhammadiyah sudah membuat banyak kebijakan yang genuine,” tuturnya. “Namun kini kita memerlukan manajer-manajer hebat yang mampu membawa organisasi bekerja lebih terukur, dinilai, dievaluasi, dan berdampak.”
Hilman menutup dengan penegasan bahwa perjuangan membangun “negara yang baik dan masyarakat yang bermartabat” memerlukan upaya jangka panjang. Slogan kesejahteraan yang diusung bukanlah retorika, tetapi mandat besar yang menghendaki langkah strategis, mulai dari pendek, menengah, hingga jangka panjang.
“Pada akhirnya, misi kesejahteraan Muhammadiyah bukan hanya milik organisasi, tetapi milik bangsa,” pungkasnya.
