MUHAMMADIYAH.OR.ID, MEDAN – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), Sabtu (21/1).
Bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan, hadir pengurus Majelis serta Kepala Sekolah SD dan Menegah Muhammadiyah se-Sumut, Ketua PWM Sumut Hasyimsyah Nasution, Ketua Majelis Disdakmen PWM Sumut Aripay Tambunan, dan Gubernur (Sumut) Edy Rahmayadi.
Ketua Majelis Disdakmen PWM Sumut, Aripay Tambunan mengatakan Rakorwil ini akan menetapkan rancangan strategis pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk lima tahun ke depan.
Di antaranya juga rencana untuk persyaratan tamat SD siswa diwajibkan hafal juz 30 Alquran, SMP hafal 3 juz dan SMA hafal 6 juz. Selain itu juga harus menguasai bahasa Arab.
“Karena dengan menuntut ilmu itu kita dapat mengolah rasa, olahraga, olah hati dan olah pikir. Supaya hati kita hidup terus, maka pendidikan yang lebih utama yang dapat menentukan mana yang hak dan yang batil,” katanya.
Muhammadiyah, kata Aripay juga menggratiskan biaya sekolah bagi anak yatim yang menimba ilmu di Yayasan Muhammadiyah. Biaya pendidikan untuk anak yatim ini diambil dari sumbangsih dana umat.
Menanggapi Rakorwil ini, Gubernur Edy Rahmayadi berharap Muhammadiyah terus menjadi pelopor dengan tetap memberikan pendidikan ahlak pada siswa yang menimba ilmu di Yayasan Perguruan Muhammadiyah. Sehingga ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan di tengah umat.
“Dalam memberikan pendidkan akhlak pada umat pertama kali di Indonesia adalah Muhammadiyah, maka ini perlu untuk terus ditegakkan,” ucapnya.
Edy Rahmayadi juga menyampaikan bahwa ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan bersama antara pemerintah dengan pihak yayasan dan pengajar, mengenai kurikulum pendidikan yang ada di Sumut. Antara lain bagaimana mata pelajaran yang diperoleh dapat dipraktekkan di tengah masyarakat dan dunia kerja.
“Kenyataan yang kita hadapi saat ini, perusahaan tidak menerima lulusan SMK untuk dapat diterima kerja. Alasan perusaahan ini karena pihak mereka harus melakukan pelatihan kembali pada lulusan ini. Dimana pelajaran dengan kebutuhan di dunia kerja yang tidak bertemu, maka perlu dievaluasi kurikulumnya,” katanya.
