MUHAMMADIYAH.OR.ID, LEBANON—Memaparkan tentang peran atau posisi politik Muhammadiyah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Anggota PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y. Thohari menyarankan supaya Warga Muhammadiyah untuk mengubah pandangan anti partai politik yang selama ini melekat.
Menurut Hajri, partai politik sebagai instrumen Negara demokrasi tidak bisa dihindari, maka Warga Muhammadiyah tidak bisa selamanya anti terhadap partai politik. Meski partai politik memiliki banyak kelemahan, akan tetapi pada mereka arah Negara ini ditentukan. Oleh karena itu pandangan Muhammadiyah terhadap partai politik perlu didefinisikan kembali.
“Pandangan Muhammadiyah perlu untuk ditata kembali, karena suka atau tidak suka peran partai politik menentukan (arah kebijakan),” tutur Hajri pada, Rabu (16/3) di acara Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Bahkan jika diperlukan, untuk memperkuat peran atau posisi politik Muhammadiyah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Hajri menyebut bisa juga melalui koalisi atau aliansi dengan Parpol kuat. Akan tetapi jika hal itu tidak relevan dengan berbagai pertimbangan, Muhammadiyah tetap bisa bergerak sesuai dengan yang sudah berjalan sekarang ini.
“Kalau itu semua tidak bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan, maka sudah cukup seperti keadaan sekarang ini. Kita, Muhammadiyah bisa lebih concern pada agenda-agenda internalnya selama ini. Tidak ada jeleknya dan tidak perlu disesali kalau itu memang sebuah pilihan,” ujar Duta Besar RI untuk Lebanon ini.
Melihat peran Muhammadiyah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia beberapa waktu kebelakang, Hajri menyebut bahwa ketika dulu peran Parpol di Indonesia tidak begitu besar dibanding dengan peran birokrasi, Muhammadiyah bisa dikatakan cukup berperan. Akan tetapi setelah masa revolusi, di mana Parpol berperan cukup besar, maka peran Muhammadiyah cukup menurun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi urgensi historis dalam peran sistem ketatanegaraan di Indonesia, peran Muhammadiyah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, bahkan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Muhammadiyah baik secara organisatoris maupun ketokohan berperan aktif dalam menyusun sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hajri menyebut tokoh-tokoh Muhammadiyah bertaburan dalam menyusun rancang bangun sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari sisi urgensi historis ini Muhammadiyah memiliki modal besar, sebagai organisasi yang berperan dan berpengaruh besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
