MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA– Semangat voulantarisme (Kerelawanan) bangsa Indonesia begitu besar, terlihat ketika setiap terjadi bencana, banyak lembaga swadaya masyarakat sipil atau Non Goverment Organization (NGO) yang terjun ikut membantu penanggulangan bencana.
Menurut Arif Nur Kholis, Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) PP Muhammadiyah, semangat voulantarism bangsa Indonesia perlu di organisir atau dikoordinasikan dengan baik dan rapi, serta diseminasi prinsip-prinsip penanggulangan bencana kepada relawanan dalam penanggulangan bencana.
“Hal ini tentu berkaitan dengan cara pandang melihat manajemen kedaruratan bencana. Di mana berlaku prinsip, tidak mungkin segala pengendalian kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan bisa dipenuhi oleh satu lembaga, atau satu kelompok,” tuturnya saat dikonfirmasi muhammadiyah.or.id pada (22/1).
Karena pada realitasnya, prinsip tersebut memang tidak disadari dan tidak diadopsi oleh semua lembaga yang turun dalam bencana. Banyak lembaga yang luput menerapkan prinsip ini, karena itu kemudian melanggar prinsip berikutnya, yaitu tidak menjadikan warga terdampak sebagai obyek operasi bantuan kemanusiaan.
“Pengalaman saya secara personal, untuk mengiternalisasi dua prinsip itu saja butuh pengalaman cukup lama, karena kadang tuntutan visibility logo lembaga terlalu berlebihan dituntut oleh pimpinan lembaga-lembaga,” imbuhnya.
Di sisi lain, banyak kursus prinsip – prinsip bantuan kemanusiaan dibuat, tapi yang ikut hanya level midle manajemen bukan top manajemen. Apalagi manajemen bagian penggalangan dana dan marketing komunikasi yang bahkan sering tidak memperdulikan dua prinsip diatas.
“Kadang pesanannya hanya satu, usahakan bagaimana lembaga kita tampil paling menonjol dari lembaga lain, dan usahakan logo lembaga kita tempil begitu mencolok yang memperlihatkan bahwa warga terdampak sangat terbantu dengan peran lembaga kita,” ujar Arif
Sehingga penting bagi lembaga-lembaga filantropi untuk duduk bersama memetakan masalah, melakukan joint asesment dan melaporkan baik rencana operasi maupun pencapaian yang dilakukan.
“Padalah koordinasi adalah sangat penting karena setiap lembaga pasti memiliki keterbatasan sumberdaya dan keterbatasan itu wajib dikomunikasikan dengan lembaga lain, agar bisa ditutupi oleh lembaga lain yang memiliki sumberdaya yang dibutuhkan,” pungkas Arif