MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Sering tidak konsistennya peraturan pemerintah dalam kebijakan publik melawan pandemi, membuat masyarakat di berbagai sektor bingung untuk menentukan langkah ke depan, begitu pula bagi Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC).
“Antara pusat, provinsi dan daerah sering ada silang kebijakan yang membingungkan rakyat,” kritik Wakil Ketua MCCC Rahmawati Husein dalam Seminar Nasional Peran Strategis Ormas Keagamaan dalam Penanggulangan Covid-19, Sabtu (19/12).
Selain silang kebijakan, pemerintah pusat kerapkali mengubah kebijakan secara mendadak seperti kasus pelonggaran PSBB hingga pembukaan sekolah yang berdampak pada kepercayaan masyarakat bukan hanya terhadap penanganan pandemi, bahkan terhadap pandemi itu sendiri.
Dalam forum seminar yang diadakan oleh Kemenko PMK bersama PP Muhammadiyah itu, Rahmawati berharap ormas keagamaan yang telah terlibat penanganan pandemi diberi ruang untuk memberikan masukan terkait kebijakan yang akan ditentukan.
“Buka tutup insitusi pendidikan, tempat ibadah harus dengan kebijakan yang konsisten, jelas dan kesesuaian secara horizontal maupun vertical,” jelasnya.
Di lain sisi, Rahmawati juga menyampaikan kritik terkait rumitnya birokrasi penyaluran bantuan terhadap ormas keagamaan.
“Format dukungan terhadap ormas itu bagaimana. Pendanaan untuk kegiatan, institusi, sekolah, rumah sakit. Prosedur harus jelas dan ringkas. Rekomendasi jelas, tidak berbelit dan tidak template,” kritiknya.
Hingga sejauh ini, Muhammadiyah dalam aksi melawan pandemi telah merogoh koceknya sendiri sedikitnya 307 miliar rupiah dan memberi kemanfaatan pada sedikitnya 28 juta warga Indonesia. (afn)
