MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA—Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Blitar Hidayatur Rahman mengatakan semangat mengubah aset wakaf menjadi wakaf produktif sejatinya sejalan dengan keputusan muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Keputusan tersebut bertujuan ingin menjadikan ekonomi sebagai salah satu pilar Persyarikatan.
Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan wakaf dengan memproduktifkan nilai wakafnya, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Dari surplus wakaf produktif tersebut dapat menyediakan dana dakwah untuk kepentingan pengembangan persyarikatan.
“Jika kita sudah memiliki wakaf produktif, maka akan tersedia dana dakwah. Maka di antara satu Majelis dengan lain atau lintas cabang dan ranting ini bisa saling berkolaborasi untuk saling memenuhi,” ujar Hidayatur Rahman dalam acara Seminar Pra-Muktamar yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Selasa (08/03).
Dana dakwah yang berasal dari wakaf produktif dapat digunakan untuk pemerataan dan penguatan ekonomi pedesaan. Misalnya dapat membantu pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, atau menyediakan lapangan pekerjaan. Apabila ini berjalan dengan baik, maka penduduk desa tidak perlu mengundi nasib di perkotaan.
“Kita berharap ekonomi pedesaan menjadi kuat, sehingga tidak terjadi urbanisasi ke kota. Untuk menciptakan tatanan ini dibutuhkan kolaborasi,” ujar Wakil Ketua Umum Pinsar Indonesia ini.
Pria yang berkompeten dalam socialpreneur ini menjelaskan bahwa banyak sekali potensi ekonomi di Muhammadiyah yang dapat dimaksimalkan. Dalam memaksimalkan wakaf produktif ini, misalnya, lintas Majelis, atau lintas cabang dan ranting, dapat saling berkolaborasi dengan para pelaku usaha dari Jaringan Saudagar Muhammadiyah atau yang lainnya. Kolaborasi ini akan menciptakan lapangan usaha yang produktif, misalnya, peternakan atau pertanian.
“Nah kolaborasi inilah yang harusnya dipersiapkan Muhammadiyah dengan para pelaku usaha,” kata pemilik Jatinom Group ini.
