MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah merancang Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Peta jalan dirancang agar kebijakan Menteri Pendidikan tidak berubah-ubah seiring dengan pergantian periodik masa kepemimpinan.
Setelah Januari lalu, (12/1) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah ikut dalam agenda rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI terkait hal itu, kini Majelis Dikdasmen mengkaji bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Dalam FGD Peta Jalan Pendidikan-PB PGRI secara daring, Selasa (2/2) Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Baedowi meminta agar rancangan Peta Jalan Pendidikan (PJP) harus disertai naskah akademik.
“Jadi peta jalan pendidikan harus disertai naskah akademik yang komprehensif sehingga dapat menjadi rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,” kata Baedowi.
Menurutnya, naskah akademis akan komprehensif jika mencakup pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.
“Jadi masalah pemerataan tadi juga disinggung, bahwa kaitannya pemerataan sarana prasarana, termasuk pemerataan jaringan. Bagaimana memenuhi itu,” imbuhnya.
Pembuatan Naskah Akademik itu menurutnya harus melibatkan semua perwakilan jenjang pendidikan dari lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
Jadi saat mengangkat naskah akademik itu harus secara utuh, bukan untuk pendidikan dasar dan menengah saja,” kata dia.
Baedowi juga berpesan agar relevansi dunia pendidikan di dalam naskah akademik turut dipertimbangkan secara matang agar di masa depan, para siswa tidak terputus dari realitas tuntutan dunia usaha dan industri.
