MUHAMMADIYAH.OR.ID, SURAKARTA – Sebaiknya politik anggaran ke depan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mendukung kebijakan dibukanya Sekolah. Seperti salah satunya, rencana memberikan kesempatan bagi seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melakukan tes swab dengan biaya dari APBD dan APBN. Tentunya sebelum pembelajaran tatap muka di Sekolah dilakukan.
Demikian dikatakan Pengamat Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr. Anam Sutopo, M.Hum, kepada Redaksi Muhammadiyah.or.id, Rabu (16/12).
Anam mengatakan Pemerintah Daerah dan Pusat harus focus dalam mempersiapkan infrastruktur dan protokol Kesehatan yang jelas. Termasuk bekerjasama dengan dinas Kesehatan dan gugus tugas covid-19.
“Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama, Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Terlebih kebijakan ini berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan dan keputusan itu ada di Pemda, Kepala Sekolah dan orang tua, yaitu komite sekolah.
“Ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemerintah daerahnya sendiri, atau dalam situasi yang lain Kanwil atau Kantor Kementrian Agama,” jelasnya.
Anam juga memahami bahwa masyarakat mulai mengeluhkan pembelajaran jarak jauh. Berbagai dampak pun dirasakan siswa dan orang tua.
“Dampak itu termasuk psikososial. Meski demikian, pembelajaran daring harus diakui masih dianggap lebih aman bagi peserta didik dari penyebaran covid-19,” pungkasnya.
Kunci keberhasilan dari segala kebijakan adalah regulasi yang jelas dan saling mendukung. Maka politik anggaran wajib prioritaskan kebutuhan kebijakan dibukanya sekolah.
