MUHAMMADIYAH.OR.ID, PABELAN – Pengamat Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Anam Sutopo, M.Hum menilai tindakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menyerahkan kebijakan dibukanya sekolah pada Pemerintah Daerah sama saja seperti Pemerintah Pusat lepas tangan.
“Kita tahu, dampak dan kesiapan menghadapi pandemi Covid-19, yang dilakukan pemerintah daerah di setiap wilayah di Tanah Air, tidaklah sama. Termasuk dalam sektor pendidikan. Karena itu, semestinya tetap ada pengawasan ketat dari pusat, sehingga terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dalam mempersiapkan infrastruktur dengan protokol Kesehatan, serta standar operasional (SOP) adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah-sekolah,” jelasnya kepada redaksi muhammadiyah.or.id, Rabu (16/12).
Maka menurutnya, ini penting karena sampai saat ini belum ada yang berani memastikan kapan covid-19 akan berakhir. Bisa saja, dua atau lima tahun mendatang pandemi ini masih ada di tengah kita.
Sinergi yang baik itu juga merupakan cerminan dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam melindungi anak di masa pandemi. Selain itu, membuka kembali ruang-ruang kelas tidak cukup hanya mengandalkan protokol 3M.
“Diperlukan persiapan infrastruktur sesuai protocol yang memadai hingga biaya tes swab. Jika Pemerintah abai, sekolah-sekolah malah berpotensi kuat menjadi klaster batu bagi penyebaran covid-19. Ini yang harus diantisipasi sejak dini sebelum kebijakan sekolah tahap muka diberlakukan. Masih ada waktu berbenah,” lanjut Anam, Pengamat Pendidikan dari UMS.
Anam berharap, sekolah yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka benar-benar menjaga penerapan protokol kesehatan secara ketat. Harus dilakukan pengawasan dan evaluasi dengan instens sehingga bisa dipantau tingkat keberhasilan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi.
