MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dihadapan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah se Indonesia sampaikan bahwa identitas sejak awal yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah holistik.
Guru Besar Bidang Sosial ini menjelaskan, bahwa meski KH. Ahmad Dahlan dahulu belum mengenal apa itu pendidikan holistik, tetapi darinya Islam melalui Muhammadiyah memiliki konsep atau rumusan pendidikan yang holistik. Di acara Rakor dan Workshop Implementasi Kurikulum Holistik dan Integratif SMK Pusat Keunggulan Muhammadiyah se-Indonesia, Sabtu (30/7), Haedar juga mengapresiasi keberhasilan yang menunjukan kemajuan dalam pengelolaan sekolah Muhammadiyah dari Pusat sampai Ranting, termasuk yang dikelola oleh ‘Aisyiyah.
Menurutnya kemajuan pendidikan adalah tanda perkembangan gerakan Muhammadiyah. Haedar menyebut bahwa PP Muhammadiyah merasa terbantu oleh Majelis Dikdasmen melalui program berkeunggulan atau berkemajuan selama periode ini.
Dalam konteks implementasi maupun dalam kurikulum holistik dan integratif harus tetap terkait dengan RPJP yang sudah disusun oleh Majelis Dikdasmen. Karena itu berkaitan dengan program jangka panjang, jangan sampai terpotong-potong dalam sistem program pendidikan kita. Keberlanjutan program ini tidak boleh terpotong hanya disebabkan pergantian kepemimpinan. Sulit disangkal, kenyataan tersebut terjadi pada kebijakan pendidikan di negeri ini, akan tetapi budaya tersebut tidak boleh terjadi di Muhammadiyah.
“Muhammadiyah tidak perlu mengikuti keterputusan seperti itu. Sejak kita mendirikan sekolah sebagai pendidikan modern, harus ada benang merah yang menjadi dasar pendidikan modern kita.” Ucapnya.
Haedar menegaskan bahwa kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dirumuskan harus berdasar ada Islam Berkemajuan. Namun demikian sekolah Muhammadiyah perlu untuk melakukan adaptasi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi ibarat ikan ada di laut jangan ikut asin.
Sekolah Muhammadiyah harus mampu mengambil kebaikan dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, Haedar juga mengingatkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar jangan sampai terkelupas dari landasan bangsa dan Negara Indonesia. Meski tanda-tanda tersebut sempat muncul, namun Haedar tetap berharap semoga Kebijakan Merdeka Belajar tidak terlepas dari nilai dasar.
Dalam merumuskan kebijakan, termasuk di bidang pendidikan tidak boleh ikut-ikutan tradisi Barat atau peradaban lain. Sebab Indonesia memiliki karakteristik sendiri, oleh karena itu kebijakan pendidikan harus berpijak pada pemikiran besar khas Indonesia.
“Ada pertanyaan paling krusial, banyak anak-anak Indonesia yang potensial hebat, dan sumber daya alam kita hebat, namun kenapa Human Development Index masih kalah dari Negara-negara Asean lain ? Ini mesti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita,” ucapnya.
Namun demikian, tidak serta merta ketika terjadi kesalahan kemudian membangun kebijakan yang sifatnya ‘uji coba’ secara terus menerus. Sebab dalam urusan pendidikan merupakan pembangun asset masa depan bangsa, dan yang menjadi objek kebijakan adalah anak-anak bangsa.
