MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Atas nama lembaga Sigap dan disabilitas menyampaikan rasa terima kasih yang sangat luar biasa kepada ‘Aisyiyah yang sampai saat ini masih senantiasa setia dan melakukan upaya reformasi hukum dan penanganan bagi kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh Purwanti dari Sigap Indonesia saat menghadiri ‘Seminar Peradilan Inklusi dan Launching Buku ‘Alur Penanganan dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan’ yang dilaksanakan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah, pada Jum’at (26/11).
Dalam acara yang disiarkan secara langsung dari Auditorium Moh Djasman, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini Purwanti menyebut bahwa terbitnya buku panduan ini adalah sangat luar biasa karena ini berarti ‘Aisyiyah sudah memiliki tools dalam penanganan kasus disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang pemerintahpun belum memiliki.
“Ini sungguh sangat luar biasa dan ini adalah tools yang sampai sekarang negara kita masih mencari-cari toolsnya seperti apa tetapi ‘Aisyiyah sudah memiliki tools dan mengimplementasikannya di lapangan,” tuturnya.
Purwanti melanjutkan, walaupun sudah ada KUHP dan juga Undang-Undang, tetapi kehadiran buku ini diperlukan sebagai penuntun bagaimana petunjuk langsung melakasanakan UU tersebut, yang merupakan turunan dari PP 39 tahun 2020 tentang akodomasi yang layak bagi penyadang disabilitas dalam proses peradilan.
Purwanti menyebut bahwa Sigap bersama ‘Aisyiyah kerap bekerja sama dalam isu disabilitas berhadapan dengan hukum termasuk melakukan berbagai upaya advokasi dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas dalam proses hukum. “Berbahagia sekali dan sangat bangga sekali di mana penyandang disabilitas terutama yang berhadapan dengan hukum menjadi salah satu target sasaran dalam advokasi kebijakan dan keadilan hukum di ‘Aisyiyah dan ini sangat luar biasa,” ujarnya.
Abdullah Tri Wahyudi, tim penyusun buku ‘Alur Penanganan dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabiitas dalam Proses Peradilan’ menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sangat sulit mendapatkan keadilan juga sangat sulit untuk mengakses keadilan.
“Karena banyak sekali hambatan yang kita hadapi bersama hingga bagaimana agar disabilitas bisa mendapatkan hak-haknya mendapatkan akses keadilan atau hukum karena pada prinsipnya semua Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum,” katanya.
A. Yuspahruddin, Kakanwil Jawa Tengah menyebutkan bahwa terkait disabilitas memang beberapa tahun ini baru dibuatkan pedoman dalam rangka mengahadapi disabilitas di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan yang itu dibuat atas perintah Undang-Undang termasuk untuk pembuatan pedoman layanan. Oleh karena itu pihaknya sangat berterima kasih atas partisipasi ‘Aisyiyah yang juga membuat buku pedoman ini.
Yuspahruddin juga menyebutkan harapannya agar pemenuhan kebutuhan bagi kelompok disabilitas ini akan terus berkembang. “Kami berusaha memberikan perhatian khusus untuk penyandang disabilitas supaya kta bisa memenuhi pemenuhan penegakan dan pelindungan HAM terutama kedapa penyandnag disabilitas,” terangnya.
Siti Kasiyati, Ketua MHH PWA Jawa Tengah yang juga tim penyusun buku menyampaikan bahwa buku ini terbit atas hasil refleksi dari berbagai penanganan disabilitas yang dilakukan MHH PWA Jawa Tengah. “Dari berbagai kasus yang kami tangani, kami refleksikan, dengan narasumber kami diskusi tematik hingga menghasilakn ide gagasan menerbitkan buku itu,” terang Kasiyati. Menurutnya ini juga menunjukkan komitmen Aisyiyah dalam penanganan maupun pembelaan hak-hak kaum perempuan, kelompok difabel, dan anak korban kekerasan.
