MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus wilayah, daerah, cabang, dan ranting agar segera melaksanakan Musyawarah Wilayah (Musywil), Musyawarah Daerah (Musyda), Musyawarah Cabang (Musycab), dan Musyawarah Ranting (Musyran). Menurut Agung Danarto, pelaksanaan musyawarah di berbagai tingkatan ini diperlukan untuk menjalankan tertib organisasi.
“Musywil, Musyda, Musycab merupakan regulasi organisasi yang harus dilaksanakan karena memang sudah diatur di dalam ADA/ART. Di Muhammadiyah, tertib organisasi dan penyelenggaraan permusyawaratan bukan hanya pada level pusat, tapi juga hingga tingkat cabang dan ranting,” ucap Agung kepada tim redaksi Muhammadiyah.or.id pada Senin (20/12).
Agung menuturkan bahwa pentingnya permusyaratan Musywil, Musyda, Musycab pasca Muktamar ini ialah agar mendapatkan kepengurusan baru sehingga menghasilkan energi dan ide yang segar untuk kemajuan organisasi. Kepengurusan yang baru ini diharapkan segera mengeksekusi dengan merinci dan menderivasi ragam putusan Muktamar ke-48 silam.
“Dalam rangka efektivitas organisasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu mengeluarkan instruksi agar pelaksanaan permusyawaratan di berbagai tingkatan berjalan dengan lancar sesuai jadwalnya dan segera menurunkan apa-apa yang sudah diputuskan dalam Muktamar,” ucap Agung.
Agung berharap pelaksanaan Musywil, Musyda, Musycab berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah beberapa waktu silam telah diselenggarakan dengan baik dan tertib. Hal ini dapat menjadi teladan bagi para peserta Musywil, Musyda, Musycab bagaimana merancang suatu permusyawaratan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, kemanusiaan, dan keluhuran budi pekerti.
Kepemimpinan di Muhammadiyah harus dilakukan dengan penuh amanah, menjadi tugas yang dibebankan kepada segenap mereka yang terpilih di dalam permusyawaratan,” ujar Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Organisasi, Ideologi, Kaderisasi, dan Pembinaan ini.
Dalam pelaksanaan musyawarah, Agung mengimbau agar tidak perlu melakukan kampanye atau mencari dukungan. Biarkan dan serahkan pada semua peserta musyawarah yang punya hak pilih. Siapapun nanti yang terpilih mesti diterima dengan lapang dada, itulah barangkali yang dikehnedaki oleh Persyarikatan.
