MUHAMMADIYAH.OR.ID, KALTIM – Setelah ditetapkannya Deklarasi Djuanda tahun 1957 oleh PBB sebagai hukum laut internasional pada Konvensi Hukum Laut ke-3 (UNCLOS) tahun 1982, luas wilayah Indonesia naik dua kali lipat dari yang awalnya 2,1 juta km persegi menjadi 5,4 juta km persegi.
Penetapan ini seharusnya menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia, mengingat wilayah laut Indonesia menyimpan berbagai potensi kekayaan alam yang lengkap dan melimpah dari perikanan, nabati, pariwisata, transportasi, gas alam, hingga mikroorganisme.
“Yang itu semua kalau dijumlahkan sekira 1.200 milyar dollar AS per tahun. Ini kalau kita kelola dengan baik, dengan prinsip la-insyakartum la-azidannakum maka kita bisa membayar hutang (negara) kita,” ungkap Dekan Perikanan dan Kelautan Universitas Padjajaran (UNPAD), Yudi Nurul Ihsan.
Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Dalam forum Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah bertajuk ‘Menjaga Kedaulatan NKRI’, Kamis (21/4), Yudi menyebut mayoritas kelompok miskin di Indonesia adalah para nelayan.
Belum lagi jika melihat peta sebaran perusahaan pendulang minyak dan gas di Indonesia yang hampir seluruhnya berasal dari negara asing.
“Ini paradoks. Mereka (nelayan) miskin di tempat yang kaya oleh sumber daya alamnya sehingga ini potensi alam sebenarnya untuk siapa? Jadi kita tidak berdaulat di sini,” kritik Yudi.
Meski memiliki wilayah laut terbesar di dunia, Indonesia bahkan juga tidak mampu bersaing di wilayah Asia Tenggara. Yudi menuturkan bahwa soal ekspor ikan, Indonesia kalah dengan Thailand yang luas wilayah lautnya tidak lebih dari lima persen luas perairan Indonesia.
Melihat hal itu, dia pun berharap Muhammadiyah melalui perguruan tinggi yang dimilikinya agar ikut bergerak guna membenahi kesalahan tata kelola Republik ini terhadap laut dengan membentuk sumber daya manusia unggul berorientasi global.
Lebih lanjut, Yudi mengingatkan bahwa tahun 2045 mendatang akan ada tren krisis dunia karena perebutan pusat-pusat sumber daya alam. Indonesia dalam pengertian ini diuntungkan karena memiliki kekayaan itu tetapi juga terancam karena menjadi bahan rebutan bangsa-bangsa lain.
Karenanya, dia berpesan agar penguatan kolaborasi, peningkatan inovasi, penguatan SDM serta ikhtiar politik di bidang regulasi diperlukan untuk menyiapkan hal itu.
“Penting bagaimana kita memanfaatkan laut kita untuk percepatan pertumbuhan ekonomi kita. Potensi alam ini harus terdistribusi merata, tidak hanya di kota besar saja dan harus dibangun berkelanjutan,” pungkasnya. (afn)
