Oleh: Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah)
Demokrasi dibangun di atas daulat rakyat. Rakyatlah pemegang penuh kuasa pemerintahan. Anggota parlemen hanyalah wakil rakyat, lembaganya pun disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak lebih, tidak kurang.
MPR yang pada masa lalu pemegang tertinggi kedaulatan rakyat pun hanyalah tempat rakyat bermusyawarah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, bersama para wakilnya semua dipilih rakyat. Sebagai mandataris rakyat. Rakyat itulah pemegang saham kekuasaan.
Demokrasi bahkan berkredo vox populi vox dei. Suara rakyat suara Tuhan. Ketika rakyat sudah bersuara, mesti diberi nilai tertinggi, terkoneksi misi ketuhanan. Di dalamnya ada sakralisasi demokrasi yang tidak boleh diabaikan dan diselewengkan.
Namun, demokrasi tidak seagung kredo ketika dihadapkan dalam realitas politik. Selalu ada bias dan penyalahgunaan suara rakyat. Para wakil dan mandataris rakyat tidak menyuarakan kehendak rakyat. Entah suara siapa yang diperjuangkan. Lalu, di mana suara rakyat?
Ironi demokrasi
Ketika suara rakyat diwakilkan dan dimandatkan kepada elite sebagai aktor dalam institusi pemerintahan negara. Logika dasar demokrasi meniscayakan suara elite politik itu sama sebangun dengan kehendak rakyat.
Apakah elite di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain dalam dirinya menjelma kehendak rakyat? Bukan kehendak dirinya, apalagi kehendak pihak lain yang merugikan rakyat?
Disahkannya sejumlah kebijakan maupun undang-undang yang ditentang dan merugikan rakyat menunjukkan bukti suara dan kehendak rakyat dicederai serta disalahgunakan oleh para wakil dan mandataris rakyat. Praktik demokrasi berbeda antara keharusan (das sollen) dan kenyataan (das sein). Hidup rakyat dibuat merana oleh para mandataris dan wakilnya.
Rakyat yang terepresentasi dalam kelompok buruh atau pekerja, petani, nelayan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kelompok marginal, dan mayoritas yang dikenal wong cilik dalam kenyataan sering terabaikan dan menjadi korban kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan negara.
Atas nama rakyat merugikan rakyat. Demokrasi dari rahim rakyat melahirkan balada kisah sedih bagi rakyat. Malin Kundang demokrasi berbuat durhaka kepada ibu yang melahirkannya.
Namun, para elite negeri tidak merasakan ironi. Ketika aspirasi rakyat disuarakan, elite dengan piawai mengingkari, rakyat yang mana? Setiap kebijakan dan undang-undang yang merugikan rakyat pun diklaim atas nama rakyat.
Lahir sikap bebal politik dan arogansi kuasa. Bila para elite di eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berkehendak meski ditentang rakyat, maka tidak ada yang dapat mencegah dan menghentikan.
Seng ada lawan! Suara Tuhan pun tak didengar, bak kafilah berlalu di gurun keruhanian nan gersang. Shumum bukmun ‘umyun fahum la yarji’un (QS al-Baqarah: 17). Mereka tuli, bisu, dan buta hatinya; maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Demokrasi sebaik apa pun konsepnya, akhirnya melahirkan praktik-praktik politik yang antidemokrasi.
Inilah ironi dunia demokrasi Indonesia saat ini. Para mandataris dan wakil rakyat mengingkari suara rakyat atas nama rakyat, dengan bebal dan angkuh kuasa. Kita teringat drama ketatanegaraan pada awal reformasi.
Ketika amendemen UUD 1945 dilakukan, yang ingin diakhiri ialah kekuasaan mutlak, khususnya eksekutif. Kini, yang terjadi adalah absolutisme kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus dalam jalinan politik oligarki yang angkuh diri.
Demokrasi liberal Indonesia melahirkan kekebalan elite politik karena merasa dipilih langsung rakyat. Mata hatinya buta karena digdaya kuasa. Era Reformasi dalam wujud lain akhirnya melahirkan praktik baru kekuasan absolut, mengulang Orde Lama dan Orde Baru. L’histoire se répète, sejarah berulang, kata pepatah Prancis, sealur pemikiran sejarawan Inggris Philip Guedalla.
Pandemi nurani
Apakah kondisi kuasa mutlak dalam praktik politik oligarki setelah dua dekade reformasi ini akan berakhir atau sebaliknya semakin dominan? Demokrasi di negara modern dipilih bukan karena ini merupakan sistem ideal, melainkan karena dipandang memiliki kekurangan lebih sedikit dibandingkan dengan sistem lainnya. Sebutlah sistem teokrasi, oligarki, diktatorial, dan sebagainya.
Sistem politik demokrasi memerlukan prasyarat dan instrumen yang mendukung. Demokrasi dari aspek subjek dan budaya politik meniscayakan rakyat yang melek politik. Dalam pemikiran Almond dan Sidney, budaya politik dengan pengetahuan rendah menumbuhkan sikap parokial, yakni partisipasi politik terbatas dan pasif.
Demokrasi meniscayakan orientasi politik partisipan berbasis pengetahuan dan daya kritis. Harus ada kekuatan kontrol yang proaktif mengawasi jalannya pemerintahan. Bukan rakyat yang apatis dan permisif sekadar menyalurkan suara gratis.
Demokrasi selain memerlukan dukungan sistem checks and balances, pada saat yang sama meniscayakan integritas moral elite. Elite yang dipilih rakyat wajib memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab politik yang tinggi.
Mandat rakyat dengan segala aspirasi dan kepentingannya harus menyatu dalam jiwa, pikiran, sikap, dan tindakannya bermuruah negarawan. Ketika merancang dan mengambil keputusan politik, yang menjadi patokan adalah kepentingan rakyat, bukan pihak lain. Bila ingin membangun legasi politik pun harus demi rakyat, bukan untuk kemegahan diri.
Jika kredo vox populi vox dei dikonstruksi secara keruhanian, para elite di pemerintahan dan parlemen penting memiliki kesadaran etik dan teologis. Ada jiwa Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus berdemokrasi yang dibangun atas musyawarah, hikmah, dan kebijaksanaan. Itulah esensi demokrasi berjiwa Pancasila. Pancasila di dunia nyata, bukan keindahan jargon dan kata-kata.
Dalam menjalankan mandat rakyat, ada pertanggungjawaban moral profetik keilahian. Tidak semata urusan duniawi yang bernilai guna. Ketika memperjuangkan hajat hidup rakyat dengan benar maka akan mendapatkan kebaikan Ilahi.
Sebaliknya, jika menyalahgunakan dan merugikan rakyat, ia akan berhadapan dengan murka Tuhan. Dalam pesan Nabi, barang siapa yang menyia-nyiakan amanat rakyat diancam dengan neraka jahanam. Meski bagi yang bebal diri akan mengingkari, jangan bawa nama Tuhan dalam berdemokrasi.
Bila elite politik dan pejabat negeri sudah kehilangan kesadaran etik dan nurani autentik, yang tumbuh angkuh kuasa. Aspirasi publik dianggap angin lalu. Suara Tuhan pun tidak akan didengar karena nuraninya nan fitri terkunci sangkar besi. Nurani elite negeri mengalami lockdown akibat pandemi serba-indrawi.
Kendati rakyat marah dan anarki tumpah di segala arah, para elite angkuh diri itu tetap bebal kuasa. Kaum beriman tinggal bersandar doa, “Wa Ilaihi turja’ al-‘umur.” (QS Yunus: 56).
Segala urusan kita pasrahkan kepada kuasa Tuhan Yang Maha Perkasa. Dialah Dzat Pemilik Segala Keputusan!
Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di Halaman Republika pada Sabtu (10/10)
