MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Besarnya kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah perlu dijawab dengan membangun kekuatan ekonomi yang mandiri. Persyarikatan tidak dapat terus-menerus menggantungkan pengembangan organisasi pada sumbangan, hibah, maupun aset wakaf.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhadjir Effendy dalam acara Hari Bermuhammadiyah (HBM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta pada Sabtu (5/9) di Aula Ir. Djuanda, Lt.5 Kantor PWM DKI Jakarta.
Muhadjir mengatakan, Muhammadiyah memperoleh kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat. Kepercayaan tersebut terlihat dari banyaknya tanah dan aset yang diserahkan untuk dikelola Persyarikatan, termasuk oleh masyarakat nonmuslim.
“Kita bersyukur Muhammadiyah memiliki trust yang sangat baik. Tidak sedikit orang nonmuslim yang mewakafkan tanahnya untuk Muhammadiyah. Umat Islam yang bukan warga Muhammadiyah juga banyak yang berwakaf,” ungkapnya.
Namun, menurut Muhadjir, Muhammadiyah tidak boleh merasa cukup hanya menjadi pihak yang menerima wakaf. Sebagai gerakan Islam berkemajuan, Persyarikatan juga harus memiliki kemampuan untuk memberi dan menghadirkan manfaat yang lebih luas.
“Kita suka diberi wakaf, tetapi kita sendiri tidak pernah berwakaf. Saya kira itu tidak sesuai dengan prinsip Muhammadiyah, al-yadul ‘ulya khairun minal yadis-sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah,” ujarnya, mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Atas dasar itu, Muhadjir menegaskan bahwa pembangunan kemandirian ekonomi Muhammadiyah merupakan kebutuhan mutlak. Kekuatan ekonomi akan membuat Persyarikatan semakin mandiri, disegani, dan mampu memperluas jangkauan dakwah serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tidak bisa membangun Muhammadiyah ke depan hanya dengan mengandalkan sumbangan, wakaf, hibah, dan seterusnya. Kita harus mandiri dan mampu membangun kekuatan ekonomi sendiri agar semakin disegani serta semakin bisa berekspansi,” tegasnya.
Kemandirian tersebut dapat dibangun melalui pengembangan jaringan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendirian fasilitas produksi, serta pembentukan jaringan ritel. Jakarta dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat awal yang menghubungkan berbagai unit usaha Muhammadiyah. (taufik)
