MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) memiliki orientasi yang berbeda dari bisnis pada umumnya. AUM dibangun dengan mengintegrasikan kepentingan duniawi dan ukhrawi, sehingga keuntungan yang diperoleh diarahkan untuk memperluas kemanfaatan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Haedar dalam wawancara di kanal YouTube Pecah Telur pada Rabu (18/11). Menurutnya, istilah amal usaha mencerminkan dua dimensi yang saling melengkapi, yakni amal yang berorientasi pada pahala dan usaha yang berkaitan dengan kepentingan duniawi.
“Amal itu berorientasi pada ukhrawi, pada pahala yang akan diraih ke depan. Usaha itu duniawi. Tapi kepentingan duniawi itu juga tidak boleh lepas dari kepentingan ukhrawi,” ujarnya.
Haedar menjelaskan, Muhammadiyah tidak menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama dalam mengelola lembaga pendidikan, kesehatan, maupun sektor usaha lainnya. Apabila terdapat surplus dari kegiatan usaha, hasil tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemajuan kehidupan bersama.
Orientasi ini tercermin dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yang sejak awal banyak melayani masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Hal serupa juga berlaku pada rumah sakit Muhammadiyah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang kurang mampu.
Menurut Haedar, keberadaan sistem pembiayaan seperti BPJS turut memperluas peran pelayanan kesehatan Muhammadiyah kepada masyarakat. Kendati demikian, Muhammadiyah tetap perlu menjaga keberlanjutan finansial agar mampu mengembangkan pelayanan dan memperluas manfaatnya.
“Sebagai organisasi swasta, organisasi nirlaba, kita harus punya kecukupan kalau kita ingin berbuat lebih banyak kebaikan. Tidak mungkin kita itu bisa memberi sesuatu pada orang kalau kita tak punya sesuatu,” jelasnya.
Haedar juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi dalam menjaga keberlanjutan AUM. Seluruh aset Muhammadiyah, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta aset finansial, berada dalam pengelolaan organisasi melalui badan hukum Muhammadiyah. Kepemilikan aset tersebut tidak melekat pada individu yang memimpin atau mengelola AUM.
Pengelolaan keuangan dan aset juga dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selain pemeriksaan dari lembaga publik.
“Organisasi itu berjalan baik, berjalan berkembang karena orang berada dalam sistem, bukan sistem yang ditentukan oleh orang,” tegas Haedar.
Ia menilai, kekuatan Muhammadiyah dalam mengelola aset terletak pada amanah, regulasi yang terstruktur, serta kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Besarnya aset memang dapat berubah mengikuti kondisi dan kemampuan pengelolaan, tetapi ukuran keberhasilan organisasi terletak pada manfaat yang dihasilkan.
Haedar mencontohkan, aset yang terbatas pun dapat berkembang apabila dikelola dengan baik, efisien, dan didukung jaringan yang kuat. Karena itu, Muhammadiyah perlu terus menjaga keseimbangan antara kemampuan mengelola sumber daya dan komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Poin kebanggaan kami tidak di situ. Lebih penting itu cara kita mengelola aset dan kepentingan aset itu untuk kemaslahatan umat dan bangsa,” ungkapnya.






