MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Rapat Konsolidasi Nasional Majelis Pemberdayaan Masyarakat se-Indonesia pada Sabtu (27/07).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta dan daring melalui zoom meeting. Konsolidasi ini mengundang MPM seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia untuk menyampaikan progres dan dinamika terbaru.
Dengan tema “Monitoring dan Evaluasi Sebagai Akselerasi Ketercapaian Program Nasional dan Unggulan,” acara ini bertujuan untuk meninjau kinerja pasca Rakernas yang diselenggarakan pada Juli 2023 lalu.
Turut hadir Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, yang memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Sayuti mengapresiasi langkah MPM PP Muhammadiyah yang konsisten memasifkan berbagai macam program yang menyasar kelompok Mustadh’afin.
“Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat visioner, dan MPM adalah salah satu contohnya. Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang ada agar langkah kita tetap selaras. Pimpinan Pusat mengapresiasi langkah MPM atas terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Sayuti.
Ia juga mengingatkan kader MPM untuk terus menyuarakan dan menerapkan spirit Al-Maun, untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.
“Sebanyak 25 juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan perlu perhatian khusus dari kita. Ini menjadi ladang jihad bagi fasilitator dan kader pemberdayaan. Kita tidak boleh berhenti. Sesuai slogan ‘selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat,’ kita berharap fasilitator dan kader MPM terus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat rentan. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” pungkas Sayuti.
Sementara itu, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, juga turut memberikan sambutan dan memaparkan kinerja selama tahun pertama kepemimpinannya.
“Terhitung hari ini, sudah terbentuk lengkap 35 MPM Wilayah yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, meskipun masih ada yang digabung dengan lembaga atau majelis lainnya,” ungkap Yamin.
Yamin juga menyebut ada 8 isu utama yang terus dikawal dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, yang saat ini terus diupayakan dapat diejawantahkan di seluruh Indonesia melalui MPM-MPM yang ada di setiap struktur hingga akar rumput.
“Program pemberdayaan masyarakat ini bersumber dari hasil Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Rakernas MPM pada Juli 2023. Isu yang diangkat antara lain pertanian terpadu, nelayan, buruh, daerah 3T, dan beberapa isu lain yang mendapat perhatian khusus sesuai dengan masalah yang dihadapi,” lanjutnya.
Yamin menyebut Konsolnas ini menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan Muhammadiyah.
“Kita perlu mengevaluasi dan mencari jalan keluarnya. Setiap program yang dijalankan bersama komunitas binaan disertai survei kepuasan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemberdayaan yang kita lakukan,” tambah Yamin.
Dalam penutupnya, Yamin berharap agar seluruh MPM PW Muhammadiyah tetap satu nafas dalam setiap pergerakan yang dilakukan. Ia meminta seluruh proses pemberdayaan yang dikawal oleh masing-masing wilayah disampaikan dalam presentasi, dipandu oleh fasilitator yang telah ditentukan.
