MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Lazismu dan BPJS Kesehatan resmi melakukan perjanjian kerja sama di Aula Masjid At Tanwir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta pada Senin (13/05). Kerja sama ini untuk membantu guru honorer yang menunggak premi BPJS Kesehatan.
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Lazismu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang diwakili oleh Ibnu Tsani selaku Direktur Utama bersama Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro.
Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu PP Muhammadiyah Ahmad Imam Mujadid Rais, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, dan Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia, Enilda Martin.
Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Muhammadiyah secara luas, untuk kemanfaatan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Terlebih yang dibantu dalam kerja sama ini adalah para Guru Honorer yang tidak mampu melakukan pelunas.
Secara khusus, program dari kerja sama antara Lazismu Pusat, BPJS Kesehatan, dan USAID ini adalah Bantuan Pelunasan Tunggakan BPJS Kesehatan bagi Guru Honorer. Guru honorer menjadi kelompok rentan yang memerlukan bantuan, selain juga karena jasa mereka.
“Pada hari ini akhirnya program kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dapat terlaksana dan resmi ditandatangani. BPJS Kesehatan merupakan salah satu sistem jaringan sosial terbaik dan terluas di dunia. Kalau ada kekurangan, itu wajar. Sama-sama kita perbaiki dan tingkatkan,” tutur Rais.
Melalui jaringan yang terstruktur sampai di seluruh pelosok negeri, Rais optimis jika program kerja sama ini bisa dijalankan secara masif dan berdampak luas terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat akar rumput merasakan dampak langsung dari program ini.
Apresiasi sekaligus ucapan terima kasih disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Arief Witjaksono Juwono Putro. Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional adalah wujud negara dalam menjamin kesehatan rakyatnya.
“Kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan satu dekade yang lalu merupakan wujud hadirnya negara dalam melindungi dan menyejahterakan warga negaranya,” ujarnya.
Hingga kuartal pertama 2024, Arief melaporkan bahwa cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 299,9 juta jiwa atau 96 persen dari total penduduk Indonesia dengan total kunjungan berobat atau tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan ini mencapai 606 juta kunjungan pada 2023 dengan biaya jaminan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp. 158,85 triliun.
Kerja sama ini mendapat dukungan dari USAID, seperti yang disampaikan Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia, Enilda Martin. Menurutnya setiap orang dan dalam status sosial ekonomi apa pun punya akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.
“Tujuan kami tidak hanya memasukkan peserta baru ke dalam JKN, tapi kami juga fasilitasi cara supaya premi bisa dibayar berkelanjutan untuk pastikan akses layanan kesehatan ke depan,” ungkapnya.
Melalui bangunan kerja sama maupun kolaborasi yang melintas, Enilda Martin optimis mampu membangun kesehatan bangsa Indonesia semakin baik. Serta yang tidak boleh dilupakan adalah terus melakukan inovasi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
