MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap pengelolaan dana haji dapat dijalankan berdasar pada regulasi yang optimal.
Sekaligus sebagai amanat dari calon Jemaah Haji, maka pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) supaya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sistem yang dibangun dan terus diperbaiki.
“Hal yang diperlukan adalah sosialisasi, penyebaran informasi, dan berbagai macam kegiatan menyangkut literasi keuangan yang lebih terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, umat, dan lebih khusus calon jemaah haji,” kata Haedar.
Dalam Seminar “Ruang Dialog BPKH: Harmonisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia” pada Jumat (17/5) di SM Tower, Haedar berpesan supaya pengelolaan dana haji digunakan untuk sebaik-baiknya bagi jemaah haji.
“Dana yang terhimpun di BPKH itu seoptimal mungkin dapat meningkatkan pelayanan haji, yang semakin optimal. Sehingga mereka yang berhaji betul-betul memperoleh kenyamanan, kemudahan, dan pelayanan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Di sisi lain para calon jemaah haji menurutnya juga perlu diberikan edukasi tentang pelaksanaan haji. Sehingga nanti selama di Arab Saudi, jemaah haji asal Indonesia bisa mandiri dan berbekal pengetahuan selama di sana.
Sementara itu, terkait dengan dana kemaslahatan umat dari dana yang dikelola oleh BPKH diharapkan bisa dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengawasan.
“Kata kuncinya adalah peningkatan literasi dalam hal dana haji, termasuk dalam hal pengelolaan dana haji oleh BPKH,” tutur Haedar.
Haedar menyarankan kepada BPKH untuk menjalin sinergi dengan organisasi kemasyarakatan supaya peningkatan literasi keuangan haji bisa lebih masif. Sehingga berdampak positif pada peningkatan pengetahuan umat tentang dana haji.
