MUHAMMADIYAH.OR.ID, BERAU – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meresmikan SM Tower and Convention Berau pada Kamis (7/3). Haedar menyampaikan apresiasi atas berdirinya SM Tower Berau yang menjadi icon Muhammadiyah yang megah dan gagah.
Hadirnya SM Tower Berau menurut Haedar merupakan langkah strategis dalam mengembangkan amal usaha baru di luar bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang selama ini telah menjadi wajah pengabdian Muhammadiyah kepada masyarakat, bangsa, hingga kemanusiaan universal.
Di bidang ekonomi, Haedar mengatakan, Muhammadiyah mesti menggarap sektor tersebut secara massif, tersistem, dan konsisten. Menurutnya hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan Suara Muhammadiyah (SM) dalam membuka berbagai unit bisnis, salah satunya SM Tower.
“Upaya-upaya semacam ini dapat memberikan dampak pada langkah akselerasi Persyarikatan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi di sektor ekonomi dan bisnis,” tegasnya.
Haedar menambahkan, bagaimanapun penguasaan ekonomi merupakan jalan strategis untuk menciptakan keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan bisa berdampak luas pada penguatan politik.
Menurutnya, selama umat Islam belum memiliki kesadaran untuk menggarap sektor ekonomi melalui kekayaan alam Indonesia yang sangat besar, maka selama itu juga umat Islam tetap akan berada dipinggiran. Hal ini berakibat panjang pada terhambatnya akses politik umat Islam karena tidak memiliki daya tawar. Dan lagi-lagi mereka yang mampu mengakses kekuatan politik adalah mereka para oligarki.
“Dalam sistem negara modern, selalu ada kekuatan yang mempengaruhi sebuah negara. Dan mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar pengaruh dan determinan hegemoninya. Untuk mencapai itu harus ada yang memulai,” ujar Haedar.
Muhammadiyah sejatinya memiliki potensi etos yang bagus untuk menuju ke arah itu. Namun dalam konteks lain Muhammadiyah tetap menjalankan misi dakwahnya untuk pencerahan, mencerdaskan dan memajukan kehidupan, serta mengawal nilai-nilai kebangsaan.
Langkah ini sangat diperlukan karena implementasi dari konstitusi bernegara membutuhkan pengawalan, yakni kekuatan yang dapat melakukan proses determinasi, memberikan kritik, pengaruh, dan lain sebagainya.
