MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Harga beras naik menjadi masalah bagi rakyat Indonesia. Menyibak akar masalah ini, Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyebut ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah.
Menarik garis ke belakang, tentang kebijakan penanaman padi di seluruh wilayah Indonesia. Tri Hastuti menyebut kebijakan Monokultur ini memang sempat menjadikan Indonesia swasembada beras, tapi di sisi lain, banyak sumber pangan lokal yang punah.
Demikian disampaikan Tri Hastuti pada Sabtu (24/2) di acara Dialektika Tvmu “Harga Beras Meroket, Mengapa?. Acara yang digelar secara daring tersebut, Tri mengumpamakan bahwa ketahanan pangan sama pentingnya dengan ketahanan militer.
“Kebijakan monokultur ini menjadikan orang bergantung pada beras. Oleh karena itu Kementerian Pertanian untuk kembali mendiversifikasi makanan pokok,” ungkapnya.
Tri Hastuti menyarankan kepada Kementan untuk kembali melakukan diversifikasi pangan. Dalam pandangannya, diversifikasi pangan ini penting untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan seluruh rakyat Indonesia.
Berkaca dari pendampingan terhadap kelompok perempuan petani, ‘Aisyiyah juga memandang akan bahaya jangka panjang yang ditimbulkan dari penggunaan bahan-bahan kimia untuk pupuk dan pestisida.
Selain itu, ancaman yang akan dihadapi ke depan juga masalah perubahan iklim. Pemangku kebijakan harus ingat, bahwa salah satu penyebab gagalnya swasembada jilid dua di masa pemerintahan Orde Baru adalah adanya musim kemarau yang merusak tanaman padi.
“Hal-hal itu menjadi penting bagi kita untuk merefleksikan kembali kebijakan-kebijakan monokultur, kita untuk melakukan diversifikasi pangan. Ini hal yang sangat penting sekali apalagi nanti akan berbicara dampak dari perubahan iklim,” katanya.
Di sisi lain, ‘Aisyiyah juga mendorong untuk kembali membangkitkan kultur atau kearifan lokal terkait dengan pengelolaan pangan. Hal itu menurutnya akan lebih efektif jika didukung dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada para petani.
