MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jumat-Ahad, 1-3 Desember 2023 merespons sembilan isu masalah kebangsaan.
Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM, Abdul Musawir Yahya, 9 isu kebangsaan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban intelektual IMM sebagai gerakan mahasiswa.
Sembilan poin yang direspon antara lain masalah korupsi, pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, Pemilu 2024, krisis lingkungan, generasi muda, dan hukum dan keagamaan.
“Penyelesaian sembilan permasalahan bangsa ini menjadi syarat untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus berkolaborasi menangani masalah-masalah itu jika mau memajukan Indonesia,” kata Musawir, Ahad (3/12).
Pada isu pertama tentang korupsi, IMM mengkritik gurita korupsi yang terjadi karena krisis integritas dan kuatnya intervensi politik. IMM melihat cenderung tebang pilih dan menyasar lawan politik. Pemberantasan korupsi bisa dilakukan bila ada penegakan keadilan oleh pemerintah.
Pada isu kedua tentang masalah pendidikan nasional, IMM memandang harus segera diselesaikan secara sistemik maupun secara teknis. Karena masalah pendidikan dianggap sebagai penyebab utama merosotnya kualitas manusia Indonesia.
Pada isu ketiga tentang masalah kesenjangan sosial dan ekonomi, IMM memandang ini terjadi karena jeleknya kualitas pendidikan, minimnya akses sumber daya, kebijakan ekonomi yang kurang merata hingga oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak. Solusinya, perlu memastikan pemerataan akses sumber daya, membangun kebijakan yang berkeadilan dan perbaikan kualitas Pendidikan yang seturut menunjang perbaikan ekonomi.
Pada isu keempat tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, IMM menyoroti masih banyaknya kasus pelecehan seksual, pernikahan dini, masalah ketidakpastian Nasib pekerja formal dan informal, dan keterwakilan perempuan dalam politik.
Pada isu kelima tentang Pemilu 2024, IMM prihatin karena masih adanya praktik fitnah, adu domba dan narasi kebencian. IMM mendorong para kontestan, partai politik dan kekuatan sosial lainnya untuk tampil memberi pendidikan politik dan keteladanan para elite dengan mengedepankan politik luhur dan berkeadaban.
Pada isu keenam tentang masalah lingkungan, IMM menyoroti deforestrasi, penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air, merebaknya sampah plastik, rusaknya terumbu karang, buruknya pengelolaan limbah dan masalah yang lain. IMM mendorong kebijakan publik yang mengedepankan kelangsungan alam semesta.
Pada isu ketujuh tentang generasi muda, IMM memandang pembinaan dan pemberdayaan terhadap mereka masih belum maksimal. Sehingga menurut IMM, anak muda rentan terpinggirkan terutama dari segi sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Siding Tanwir menyepakati perlunya menyelesaikan masalah ini dengan upaya membangun kedaulatan generasi muda Indonesia.
Pada isu kedelapan, IMM mengkritik reduksi nilai-nilai agama yang luhur menjadi kepentingan sesaat. Akibatnya muncul intoleransi, sektarianisme, ideologi maut dan politisasi agama. Kesembilan, IMM menekankan perlunya menjadikan hukum sebagai panglima dalam menyikapi seluruh persoalan kebansgaan, dalam hal ini, negara dipandang wajib menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya berpesan agar supaya di internal IMM juga dapat mengimplementasikan sembilan sikap IMM ini di tingkat DPD, Cabang, Korkom hingga komisariat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” pungkas Abdul Musawir. (afn)
