MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan ancaman konstitusi Indonesia saat pengukuhan Ma’mun Murod, Rektor UMJ sebagai Guru Besar bidang Ilmu Politik pada Kamis (9/11).
Memulai sambutan, Haedar menyampaikan selamat atas dikukuhkannya Rektor UMJ, Ma’mun Murod sebagai guru besar. Menurutnya, penambahan jumlah guru besar di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan bagian untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk bangsa.
“Dengan lahirnya Guru Besar baru, Muhammadiyah menambah kekayaan pemikiran dalam rangka mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa,” ungkap Haedar.
Tentang orasi ilmiah yang disampaikan Prof. Ma’mun, “Islam dan Pancasila: Dari Ideologisasi Menuju Aktualisasi, Haedar mengatakan bahwa perdebatan politik Indonesia harus move on dari perdebatan masa lampau.
“Kita ingin mengakhiri perdebatan politik lampau, menegaskan Indonesia adalah Negara Pancasila,” katanya.
Bagi Muhammadiyah, Pancasila tidak cukup dengan konsensus. Melainkan Pancasila jika sudah ditegaskan sebagai dasar negara, maka menurut Haedar, harus ada pembuktian untuk membangun negara Indonesia sehingga lebih maju atau berkemajuan.
“Hal itu tidak cukup dengan konsensus bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, tapi kita harus membangun Indonesia ini menjadi negara darul ahdi wasy syahadah yaitu Indonesia Berkemajuan,” sambung Haedar.
Menyimak orasi ilmiah Prof. Ma’mun, Guru Besar Sosiologi ini menerangkan tantangan yang dihadapi oleh konstitusi Indonesia. Menurutnya, pasca reformasi politik Indonesia, termasuk juga ekonomi, sosial dan budaya bahkan sampai keagamaan mengalami liberalisasi.
“Dalam orasi disampaikan ada kegelisahan politik, budaya, dan keagamaan mengarah kepada liberalisasi. Liberalisasi itu semakin agresif melampaui tatanan konstitusi yaitu Pancasila sebagai dasar negara sudah melampaui batas,” tutur Haedar.
