MUHAMMADIYAH.OR.ID, SUDAN – Pertempuran perebutan kekuasaan antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) di ibu kota Sudan, Khartoum, pecah pada Sabtu pagi (15/4). Krisis politik ini ikut berimbas pada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Sudan.
Pada Sabtu malam di hari yang sama, masih terdengar dentuman keras dari markas dakwah PCIM Sudan. Tentara militer Sudan mengimbau warga tidak keluar rumah pada malam hari karena akan ada penyisiran titik-titik lokasi pasukan RSF melalui udara.
Menurut keterangan PCIM Sudan yang diterima di Jakarta, Ahad (16/4), kobaran api cukup besar terlihat dari daerah sekitar Universitas Internasional Afrika (IUA) Sudan.
Adapun mahasiswa Indonesia di Sudan segera dievakuasi ke lokasi aman demi menghindari bentrokan antara tentara militer Sudan dan kelompok paralimiter RSF.
“Untuk mahasiswa IUA yang di asrama saat ini tengah diungsikan di beberapa lokasi aman di dalam kampus karena bangunan asrama mahasiswi bersebelahan dengan markas paramiliter,” kata PCIM Sudan.
Beberapa mahasiswi Indonesia yang berada di asrama kampus Khartoum International Institute for Arabic Language (KIIFAL) saat ini telah diungsikan di daerah sekitar Makmuroh atas bantuan seorang pengajar KIIFAL yang tinggal di daerah tersebut.
Beberapa keperluan dan kebutuhan logistik untuk mahasiswi yang mengungsi ini sudah tertangani oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Sudan dan Ikatan Mahasiswa Indonesia IUA yang berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Khartoum.
Untuk diketahui, pertikaian kedua pihak terjadi sejak Kamis (13/4) ketika tentara Sudan mengatakan bahwa gerakan RSF dilakukan tanpa koordinasi dan ilegal. Perselisihan itu terjadi di tengah usulan pembentukan pemerintah sipil di Sudan.
Menurut kantor berita Anadolu, suara tembakan dan ledakan bom terdengar di dekat markas tentara dan istana kepresidenan. RSF mengaku sudah menguasai bandara Khartoum dan pangkalan militer Merowe di Sudan utara.
Sudan mengalami krisis politik sejak Oktober 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan transisi pimpinan Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
