MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Melihat adanya kekurangan cadangan beras, pemerintah melalui Bulog berencana untuk melakukan impor beras. Dianggap kontroversial, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas berharap pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat sebagai petani.
“Oleh karena itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terutama dalam hal ini Badan Pangan Nasional tentu diharapkan jangan sampai ada yang merugikan mereka,” kata Anwar Abbas, Selasa (22/11).
Dalam hal ini, pemerintah menurutnya harus menjalankan mukaddimah UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk di dalamnya adalah para petani agar mereka sebagai warga bangsa bisa hidup layak dan sejahtera.
Secara normatif hal ini kata dia juga bisa dicapai karena secara regulasi perlindungan terhadap para petani sudah cukup bagus. Ini terlihat dari UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan tidak boleh impor pangan.
“Sepanjang produksi pangan tersebut bisa disiapkan di Indonesia,” ujarnya.
Anwar Abbas lalu mengatakan bahwa untuk tahun 2022 seperti dikemukakan oleh Kementerian Pertanian, produksi beras kita bisa mencukupi kebutuhan nasional. Untuk itu supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan meresahkan para petani dan masyarakat luas, maka Badan Pangan Nasional diharapkan bisa berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dengan BPS, Kementerian Perdagangan, Bulog dan perwakilan petani.
“Hal ini agar pemerintah benar-benar dapat membuat kebijakan yang tepat apakah akan mengimpor atau tidak mengimpor,” ujarnya. Sebab, apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semuanya haruslah diorientasikan bagi terciptanya kesejahteraan petani dan rakyat banyak.
“Agar stabilitas nasional yang menjadi salah satu syarat penting bagi bisanya kita membangun dan memajukan negeri ini tetap dapat terjaga dan terpelihara,” tegasnya.
